MANOKWARI, KLIKPAPUA.com– Puluhan Calon Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPR Papua Barat. Aksi unjuk rasa tersebut dipimpin Ketua Forum P3K, Edison Kambu dan perwakilan 512 P3K, Yan Zeth Rumbiak. Mereka diterima langsung Ketua DPR-PB, Orgenes Wonggor di halaman gedung DPR-PB, Jumat (29/1/2021).
Edison Kambu mengatakan mereka datang ke DPR-PB guna menyampaikan aspirasi. Karena saat menerima SK, ada banyak kejanggalan yang diperoleh. Seperti SK diterbitkan tanpa NIP. Padahal berdasarkan UU ASN, bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 bahkan Pepres yang baru terbit, pasal 29 ayat 4 P3K memiliki nomor NIP. “Tapi kami tidak diberikan NIP,” jelasnya.
Bukan hanya itu, saat proses penggajian diinput oleh pihak keuangan, ditolak sistem karena database 512 PPPK tidak tercover di BKN dan BKD. “Hal ini tentu menjadi pertanyaan, status kami di BKN tidak tercatat ada apa sebenarnya, yang sangat disesalkan banyak yang diangkat yang sebenarnya tidak pernah honor di Pemprov Papua Barat, tetapi saat menerima SK mereka ikut terima. Menikmati jerih payah kami sehingga kami sangat kecewa,” ujar Edison Kambu.
Yan Zeth Rumbiak, Ketua Tim P3K mengatakan mereka merupakan bagian dari 1.283 yang meminta keadilan untuk diangkat dan diakomodir sebagai PNS di Papua Barat. “Sesuai amanat UU Otsus bagi Provinsi Papua Barat pada dasarnya memberikan kewenangan yang lebih luas bagi daerah, dengan demikian, maka pengangkatan CPNS menjadi hak Pemerintah Provinsi Papua Barat. Untuk itu kami meminta keadilan untuk diakomodir dan diangkat mengjadi CPNS Papua Barat melalui formasi 2019. Kami juga meminta kepada Gubernur dan Kepala BKD , untuk menunda waktu sementara waktu penyelenggara prajabatan bagi CPNS formasi tahun 2018 sampai 512 mendapat kepastian,” ujar Yan.
Setelah menerima aspirasi tersebut, Ketua DPR-PB Orgenes Wonggor mengatakan, akan segera menindaklanjutinya dalam waktu dekat. Komisi I akan menyurat untuk segera memanggil BKN dan BKD.
Menurutnya, hal ini sangat disesalkan, karena 512 P3K ini adalah anak-anak asli Papua yang sudah seharusnya mendapat perhatian pemerintah daerah. “Ini persoalan serius, anak-anak Papua banyak yang jadi korban, sehingga pemerintah harus memperhatikan ini. DPR-PB akan segera mengambil tindakan tegas,”tegas Orgenes Wonggor.
Dari pantauan klikpapua.comusai menyampaikan aspirasi dan diterima oleh Ketua DPR-PB, pertemuan tertutup dilakukam oleh beberapa perwakilan P3K bersama Ketua DPR-PB di ruang kerjanya.(aa)
