MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Wakil Sekretaris MUI Papua Barat, Al Faris Labagu menerangkan, pertemuan yang dilakukan oleh MUI Manokwari saat itu tidak menghasilkan suatu keputusan, karena adanya keberatan yang hadir. “Tidak menghasilkan apa-apa langsung ditunda, dalam arti tidak dilanjutkan pas bertabrakan dengan buka puasa dan selesai sampai di situ, jadi tidak ada keputusan nama dari hasil kegiatan tersebut,” jelas Al Faris kepada awak media, Senin (26/5/2020).
Menurut Al Faris, kegiatan yang dilakukan MUI Manokwari itu bukan kegiatan MUI Papua Barat, MUI Papua Barat hadir sebagai undangan. Dalam kegiatan tersebut, kata Al Faris, ada kekeliruan dalam penafsiran, yang menuding MUI Manokwari membuat penjaringan. “Sebenarnya bukan seperti itu, MUI Manokwari akan menyeleksi calon-calon yang sudah diajukan oleh partai politik, disitulah MUI melihat kriteria-kriteria mana yang baik menurut MUI, sehingga bukan MUI di bawa keranah politik, itu bagian dari tugas MUI,” ungkap Al Faris saat melakukan jumpa pers di Orietom Bay.
Lebih lanjut dijelaskan, saat Ketua MUI Manokwari membuka kegiatan tersebut, langsung diprotes oleh semua ormas Islam mulai dari NU, Muhammadiyah Provinsi, Aisyiyah, dan Muhammadiyah Kabupaten. “Intinya bahwa jangan sampai menimbulkan salah penafsiran sehingga mereka minta supaya kegiatan yang dilakukan pada saat bulan puasa sebaiknya dihentikan, sehingga hasil pertemuan tersebut dihentikan tanpa menghasilkan suatu keputusan atau hasil dalam pertemuan tersebut,” tuturnya.
Lebih jauh dijelaskan Al Faris, bahwa Ketua MUI Manokwari sudah mengaku salah terkait terkait waktu yang tidak tepat. Sementara dari sisi politik praktis, dirinya tidak melihat adanya pelanggaran di situ. “Kalau dari sisi waktu dan narasi undangan iya kita akui bahwa itu adalah suatu kekeliruan dan saya pikir akan menjadi suatu pertimbangan dari MUI Papua Barat. Yang mau saya tegaskan kembali perlu diketahui bersama-sama bahwa pada saat rapat tersebut tidak menghasilkan apa-apa, karena adanya keberatan dari ormas-ormas Islam yang hadir, sehingga tidak menghasilkan tiga nama seperti yang sudah beredar beberapa waktu lalu,” tegasnya.
MUI Kabupaten, menurutnya, hanya berbicara pada kriteria, tidak mengarah pada figure siapa saja. “Kita berbicara kriteria untuk yang dicalonkan oleh partai politik bukan MUI Kabupaten yang mencalonkan nama-nama untuk bakal calon bupati atau wakil bupati, sekali lagi saya mau tegaskan MUI hanya berbicara pada kriteria bukan mengarah pada satu figur,” pungkasnya.
Sementra itu Imam Muslih, Tokoh Muhammadiyah mengatakan sebenarnya secara umum yang dituntut oleh umat itu pemimpin yang Islami, yang bisa mencirikan keislaman.”Jadi belum pada aspek keputusan nama, keputusan MUI Manokwari ke figur A, figur B, tidak seperti itu,“ ujar Imam.
Tentang kehadiran Ketua MUI Papua Barat, ingin menjelaskan tentang undangan itu. “Sebagai pengantar bahwa undangan itu redaksinya itu tidak begitu, sehingga akan memancing perdebatan, itu saja ketua MUI Papua Barat hadir, mohon ini jangan diulangi lagi, beliau mendukung kegiatan itu, hadir untuk mengoreksi, dari segi undangan,” jelasnya.
“Karena dinilai redaksi undangan terlalu furgar. Sebenarnya tidak boleh begini, tapi undangan itu sudah beredar, tidak mungkin kita ralat undangan itu, jadi begitu persoalan nya. Jadi salah kalau mengatakan acara itu di dukung oleh Ketua MUI Papua Barat, beliau hadir karena diundang,” tegasnya menambahkan. (aa/bm)