SMSI Jambi Rampungkan Kepengurusan SMSI 11 Kabupaten/Kota
JAMBI,KLIKPAPUA.COM - Serikat Media Sibier Indonesia (SMSI) Provinsi Jambi, menggelar rapat Pleno Kamis siang (13/2/2020). Rapat ini digelar, untuk membahas komposisi kepengurusan SMSI Daerah....
Cegah Korupsi, Mendagri Dorong Cashless Transaction
JAKARTA,KLIKPAPUA.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., mendukung penerapan sistem perbankan digital, yakni berupa cashless transaction. Karena dinilai akan menguntungkan,...
Mendagri: Elektronifikasi Transaksi Non Tunai Pemda Bagian Upaya Pencegahan Korupsi
JAKARTA,KLIKPAPUA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., menyebut penandatangan Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah merupakan bagian...
Sekjen Kemendagri Minta Pemda Perhatikan Urusan Pemerintahan sebagaimana Amanat UU Pemda
JAKARTA,KLIKPAPUA.COM– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memperhatikan Urusan Pemerintahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014...
Dewan Pers Verifikasi SMSI DKI Jakarta
JAKARTA,KLIKPAPUA.COM- Dewan Pers, Rabu (12/2/2020) melaksanakan Verifikasi Faktual Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) DKI Jakarta, Rabu (12/2/2020) yang berlangsung di kantor SMSI DKI Jakarta,...
Pemda Diminta Komitmen Proses Penyelesaian Perda RDTR OSS
JAKARTA,KLIKPAPUA.COM– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) berkomitmen untuk Proses Penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Online Single Submission...
Kemendagri Dorong Penetapan Perda RDTR pada 57 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi
JAKARTA,KLIKPAPUA.COM– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Penetapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 57 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi yang termasuk dalam...
Terkait Penahan Wartawan Karena Tulisan, MoU Dewan Pers–Polri Dipertanyakan di Buton
JAKARTA,KLIKPAPUA.COM-- Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia yang membedakan penanganan perkara pers dengan perkara lain dianggap belum banyak...
