MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, mengusulkan 11 program prioritas pembangunan daerah dalam Rapat Kerja (Raker) Bupati se-Papua Barat yang digelar di Manokwari, Kamis (16/4/2026).
Raker tersebut dipimpin Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, didampingi Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, serta diikuti seluruh kepala daerah di wilayah itu, dalam rangka menyinkronkan program pembangunan tahun 2026.
Dalam keterangannya, Yohanis mengatakan usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi di daerah.
“Forum ini sangat strategis untuk menyatukan langkah dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah usulan prioritas yang diajukan antara lain pembangunan Pelabuhan Muturi, revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi dalam kerangka otonomi khusus, serta pengembangan pelabuhan dan bandara.
Selain itu, Yohanis juga mengusulkan percepatan Participating Interest (PI) 10 persen di sektor migas, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan jaringan air bersih, serta pengembangan energi listrik terbarukan.
Di sektor pendidikan, ia meminta agar pengelolaan SMA/SLTA sederajat yang direncanakan menjadi kewenangan kabupaten dapat menjadi perhatian bersama, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Pada bidang ketenagakerjaan, Yohanis mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui dinas terkait untuk menempatkan pengawas tenaga kerja di Kabupaten Teluk Bintuni, guna memastikan perusahaan, khususnya subkontraktor migas, memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Dengan pengawasan yang baik, kami berharap tenaga kerja lokal dapat diberdayakan di daerah penghasil,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga mendorong percepatan revisi Perdasus Papua Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang pengelolaan DBH migas.
Menurutnya, revisi tersebut penting agar pembagian porsi lebih berpihak pada daerah penghasil seperti Teluk Bintuni.
“Kami berharap revisi ini segera diselesaikan agar aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat adat, dapat terakomodasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yohanis mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan tenaga kerja lokal melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi.
Hingga kini, sekitar 1.700 tenaga kerja telah diluluskan, namun penyerapan di sektor migas dinilai masih belum optimal.
“Kami minta perhatian agar tenaga kerja lokal yang telah disiapkan bisa mendapatkan peluang kerja,” katanya.
Ia juga menyoroti tingginya risiko sosial yang dihadapi daerah dalam pengelolaan migas, seperti persoalan hak ulayat, lingkungan, hingga peluang usaha. Karena itu, pihaknya mengusulkan adanya pelimpahan sebagian kewenangan di bidang migas kepada pemerintah kabupaten.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan di daerah yang terdampak langsung aktivitas industri migas. (red)
