MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Dirjen Penataan Daerah Otonomi Khusus (Otsus) Dirjen Otda Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Sumito hadiri Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia Fordasi ke 8 di Provinsi Papua Barat, Selasa (26/9/2023).
Valentinus Sudarjanto Sumito mewakili Mendagri mengatakan, pemerintah pusat memberikan peluang seluas luasnya kepada 9 provinsi, masuk dalam daerah desentralisasi asimetris. Hal ini dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Ada kewenangan dan kekhususan diberikan pemerintah kepada daerah-daerah asimetris,untuk dimanfaatkan pemerintah daerah terutama dalam pembangunan daerah, mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Ia menjelaskan, Rakor Fordasi bagian dari amanat UU, yang diatur bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 18A UUD 1945.
Dikatanya, 9 daerah tergabung Fordasi memiliki keunikan sendiri, terutama adat, budaya karateristik daerah, dan keberadaan masyarakat tradisional.
Negara menghormati dan mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup di NKRI.
Kebijakan diberikan negara kepada daerah asimetris ini harap dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. “Kewenangan khusus dijadikan peluang. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Sudarjanto.
Dirinya percaya melalui kolaborasi dapat mengatasi berbagai tantangan, merancang masa depan lebih baik. Pendekatan asimetris menjadi solusi mengatasi permasalahan di Indonesia.
Dirinya berharap, 9 provinsi yang tergabung
dalam asimetris, mendukung agenda besar negara yaitu pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). “Hadir IKN wajah baru Indonesia di mata dunia,” pungkasnya.(ar)
