MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Kuota untuk pemenuhan guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 548 kursi di tahun 2021 tidak terpenuhi.
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni, Albertus Anofa, mengatakan dari 548 yang lolos tes tahap pertama hanya sebanyak 116 orang, sementara tes tahap ke dua masih belum ada informasi yang masuk ke dinas.
“Sebenarnya kami Bintuni untuk kuota PPPK khusus guru 548 orang, tapi kami tidak bisa penuhi itu karena kami terbatas memenuhi syarat karena kami terbatas seperti standar peserta tes harus lulusan sarjana, memiliki Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan masih ada yang belum terdaftar di Dapodik,” ujar Anofa Senin (20/12/2021).
Menurut Anofa, Sebenarnya jika kuota sebanyak 500 lebih itu, jika lulus semua maka dapat memenuhi kebutuhan, tapi karena tidak memenuhi, maka hanya sedikit.
Anofa juga mengatakan, selama ini guru kontrak di Bintuni kebanyakan masih memiliki ijazah diploma II.
Tak hanya soal syarat yang cukup berat bagi Bintuni, namun juga seleksi tes yang terpusat antara Kementrian Pendidikan dan Kementrian Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara (Menpan), sehingga pemerintah daerah tidak bisa ikut campur dalam semua tahapan termasuk dalam seleksi pemberkasan.
“Faktanya untuk proses PPPK kami tidak pernah dilibatkan, provinsi liibatkan kami setelah besok orang mau tes, karena itu urusan Kementrian Pendidikan dan kementrian yang bersangkutan,” ujar mantan Kepala Bidang pendidikan Dasar Provinsi Papua Barat ini.
Alasan dilakukan tes secara terpusat, kata Anofa, dimungkinkan agar ada transparansi dalam seleksi, agar tidak ada joki-joki tes. Secara teknis penerimaan guru PPPK Kementrian Kendidikan bekerjasama langsung dengan Kemenpan.
“Belum ada data yang masuk ke dinas belum ada, Tahap pertama kita belum tau berapa, sekarang juga belum tau, ini yang perlu saya sampaikan supaya jangan sampai masyarakat bertanya karena memang kami tidak terlibat berbarti ini murni pusat,” pungkasnya.(dr)
