BINTUNI,KLIKPAPUA.com – Diskusi Pra Evalusi AMDAL BP Tangguh bersama dengan perwakilan tokoh masyarakat adat suku Sebyar, kampung dan 5 distrik di ruang rapat Kantor Bapelitbangda Teluk Bintuni, Senin (22/3/2021) batal dilaksanakan.
Hal ini karena protes yang dilayangkan oleh Ketua LMA Taroy Abu Bakar Salawati, yang memilih untuk mundur dari forum karena ketidakhadiran Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw.
Plt sekda Teluk Bintuni Frans Awak yang membuka acara tersebut menyampaikan, pertemuan kali ini adalah tindak lanjut dari diskusi evaluasi AMDAL pada 23 Februari 2021 lalu di Hotel Stenkol. Pasalnya dari berbagai masukan dan saran akhirnya disepakati akan ada diskusi Pra AMDAL yang akhirnya dilaksanakan Senin (22/3/2021) sebelum memasuki diskusi lanjutan yang direncanakan akan dilaksanakan Rabu (24/3/2021).
Diskusi Pra AMDAL ini juga dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat 5 distrik wilayah Sebyar lainnya. “Agar kepala distrik, kepala kampung, kita ingin melihat kira-kira apa yang mereka harus lakukan, untuk masyarakat mereka, Karna rapat komisi penilain AMDAL ini, sudah disampaikan kepada Bapak Gubernur, bupati sehingga secara teknis nnti akan dijelaskan kementrian Lingkungan hidup,” ujar Awak.
Awak juga mengatakan pada waktu diskusi tanggal 23 Februari 2021 ada beberapa hal-hal sosial yang muncul, sehingga hari ini dilaksanakan untuk menghimpun berbagai persoalan yang berkaitan dengan sosial kemasyrakatan. Agar proses pada tanggal 24 maret 2021 tidak terganggu oleh bebagai hal yang Mungkin muncul pada saat sidang AMDAL dilaksanakan yang akan menganggu proses pengesahan.
“Kami berharap 5 kepala distrik, kampung serta masyarakat bisa menyampaikan semua yang ingin disampaikan,agar menjadi pertimbangan serta pemikiran kami di pemerintahan agar solusinya bisa ketemu dan bisa kami lakukan, serta Apa yang harus dijawab oleh bapak bupati pada saat bersama-sama rapat dengan komisi penilan AMDAL pada tanggal 24 maret 2021,” ujar Awak lagi.
Alih -alih mendengar arahan Sekda, Ketua LMA Tarot Abu Bakar Salawati mengungkapkan, pihaknya hanya ingin mendengar pernyataan Bupati terkait dengan 3 hal penting salah satunya dana bagi hasil migas dan pembangunan perumahan. “Yang pemerintah sudah janji kepada kami masyarakat adat ini kemana, 3 hal ini yang kami datang untuk mendengar, kami tidak akan mendengar siapa-siapa yang akan menjawab pada hari ini, karena pak bupati tidak ada ditempat,” katanya sambil meninggalkan ruangan. (at)
