Bupati : Seharusnya UU BPJS Sudah Berjalan Optimal di Bintuni

0
334

KLIKPAPUA.COM,BINTUNI – Implementasi Undang-undang BPJS yang telah disahkan dan diundangkan sejak 25 November 2011 sudah seharusnya berjalan optimal di Kabupaten Teluk Bintuni.

UU BPJS mengamanatkan pembentukan dua badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

Demikian dikatakan Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw melalui Sekda Gustaf Manuputti saat membuka sosialiasi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Badan Usaha di Hotel Stenkool, Sabtu (13/7/2019).

Lebih lanjut dikatakan, esensi UU BPJS tentang penetapan dan pengaturan kelembagaan untuk menyelenggarakan kelima program jaminan sosial sesuai amanat UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu program jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, kematian, dan jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan sosial kata bupati, merupakan program Negara yang bertujuan untuk mengatasi resiko sosial, ekonomi tertentu, yaitu sakit, kecelakaan kerja, pensiun atau PHK, dan meninggal dunia apabila terjadi kecelakaan kerja, sehingga jaminan sosial diharapkan dapat mencegah bertambahnya satu kemiskinan baru.

Jaminan sosial lanjutnya, adalah salah satu program yang dapat menjadi stimulasi pertumbuhan perekonomian nasional. Jaminan sosial lahir dari mata rantai yang dimulai dari keberhasilan oembangunan nasional yang terus menciptakan kesempatan dan lapangan kerja, sehingga berimbas kepada peningkatan penghasilan.

Namun seiring dengan kesempatan yang tercipta senantiasa timbul berbagai resiko yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan ketika perusahaan melindungi tenaga kerja kedalam program jaminan sosial, maka timbul ketenangan dalam bekerja yang akan meningkatkan produktifitas kerja.

“Akan tetapi dalam implementasinya pelaksanaan UU BPJS ini tentunya membutuhkan peraturan pelaksanaan baik di tingkat pusat, maupun di daerah berupa peraturan daerah, peraturan Presiden, keputusan Presiden. Nah, Gubernur Papua Barat telah menerbitkan peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018,”kata bupati. (rls/bm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.