MAYBRAT, KLIKPAPUA.com- Dana Hibah yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk Yayasan Komunitas Yang Mama Karet (Yamakar) senilai Rp 500 juta pada tahun 2022 menjadi polemik dikalangan internal yayasan. Pasalnya, penggunaan dana hibah tersebut dinilai tidak transparan.
Hal ini diungkap Yansen Kambu, juru bicara (Jubir) Yamakar bahwa, Bantuan hibah dari Gubernur Papua Barat kepada Yamakar tahun 2022 baru direalisasikan pada Februari 2023.
“Kami pengurus inti musti idak percaya dengan bantuan dana hibah dari Gubernur Papua barat 500 juta, kepada komunitas Yamakar pada tahun 2022 lalu. namun saja anggaran tersebut baru saja realisasi pada tahun 2023 melalui kegiatan bantuan berupa bibit ikan Air tawar , penagkap ikan tradisional dan jaring ikan. Kegiatan bantuan tersebut yang dilaksanakan oleh anggota Yamakar yaitu saudara Apner Kareth dan Jefry Bob Asmuruf bertempat di kantor distrik Ayamaru Utara,” ujarnya.
Yansen mempertanyakan, anggaran senilai Rp500 juta itu, hanya menyalurkan tiga jenis bantuan kepada masyarakat berupa alat tangkap dan bibit ikan air tawar.
“Anggaran dana hibah provinsi senilai Rp 500 juta kok diberikan bantuan kepada masyarakat hanya tiga jenis batuan saja, lalu uang lainnnya di pergunakan untuk apa? Kami akan menyurati Gubernur Papua Barat dan sekda Papua Barat terkait bantuan tersebut yang tidak sesuai,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut Yansen, meninta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua Barat untuk mengaudit anggaran tersebut, karena anggaran tersebut adalah keuangan Negara yang harus dipertanggung jawabkan oleh pengguna anggaran.
“Anggaran tersebut sudah dicairkan pada bulan Juli 2022, itu semestinya melaksanakan kegiatan pada tahun tersebut. Alasan apa sehingga penggunaan anggaran tersebut dilakukan kegiatan pada tahun 2023,” ucapnya.
Diutaeakan Yansen bahwa, kegiatan yang dilakukan komunitas Yamakar di Yukase kabupaten Maybrat itu tidak melibatkan pengurus inti dan juga ketua yayasan . (dra)
