MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Abdul Fatah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, menyampaikan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
“Fokus utama evaluasi adalah ketersediaan guru, sarana prasarana, dan alokasi anggaran,” ujarnya, Kamis (2/5/2024)
Dikatakan, dalam konteks PP 106, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat mengalami batasan kewenangan, dimana SMA dan SMK menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
Oleh karena itu, kebijakan pendidikan lebih ditekankan pada masing-masing kabupaten di Papua Barat. Peningkatan mutu pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan guru dan fasilitas yang memadai, terutama di era digital ini.
Meskipun begitu, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat masih memberikan bantuan fasilitasi pendidikan, seperti sarana meja, kursi, komputer, dan peralatan penunjang lainnya dari tahun anggaran 2023 hingga 2024. (aa)
