MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Platinum Gathering BPJS Ketenagakerjaan cabang Manokwari dengan mengusung tema ” Kita tingkatkan kepatuhan dan kepedulian untuk memastikan seluruh tenaga kerja di sektor formal dan informal telah terlindungi manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan”
Bupati Manokwari Hermus Indou melalui Asisten II Setda Manokwari, Harjanto Ombesapu membuka kegiatan Platinum Gathering BPJS Ketenagakerjaan cabang Manokwari, Selasa (21/12/2021) di Manokwari.
Bupati Manokwari dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Harjanto Ombesapu mengatakan, untuk memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial dan ekonomi terhadap resiko berkurangnya atau hilangnya penghasilan akibat peristiwa yang tidak diharapkan seperti sakit, kecelakaan kerja, cacat, memasuki masa hari tua atau pensiun dan meninggal dunia.
“Pemerintah telah membuat undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak,” ungkapnya.
Untuk menyelenggarakan tugas tanggungjawab tersebut negara membentuk badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 24 Tahun 2011
Untuk memberikan kepastian jaminan sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama BPJS ketenagakerja berkolaborasi membuat perjanjian kerjasama tentang pemberian sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Persaingan kerjasama ini menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang tata cara pemberian sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang. Selain pemberi kerja, bekerja dan menerima bantuan iuran dalam menyelenggarakan jaminan sosial.
Lebih lanjut diingatkan, pentingnya program jaminan sosial Ketenagakerjaan pada bulan Maret 2021, presiden mengeluarkan instruksi instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2021 tentang imunisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Inpres tersebut ditujukan kepada seluruh elemen pemerintah untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik formal dan informal bukan penerima upah dan pekerja sektor jasa konstruksi wajib terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut pemerintah Kabupaten Manokwari akan mengambil langkah-langkah dan upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan jaminan sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Manokwari dengan menerbitkan regulasi dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Manokwari dan memastikan pemberi kerja, pekerja formal, pekerja informal dan pekerja sektor jasa konstruksi terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan.
Tujuan dari optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial Ketenagakerjaan adalah pemberi kerja telah melindungi diri dan Tenaga kerjaannya ke dalam program jaminan sosial Maka diharapkan timbul rasa aman dalam bekerja sehingga ketika terjadi risiko yang tidak diharapkan sudah ada perlindungannya yang diberikan oleh negara melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Agar manfaat tersebut dapat dirasakan oleh tenaga kerja diperlukan kepatuhan dalam pelaksanaannya seperti mendaftarkan seluruh pekerja dan tertib membayar iuran.
“Saya mengimbau kepada para pemberi kerja dan badan usaha untuk berperan aktif dalam kesuksesan program jaminan sosial sehingga diharapkan tidak ada tenaga kerja yang tidak dilindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
“Saya juga mengimbau kepada BPJS Ketenagakerjaan caranya dapat mempercepat hamil istrasi prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan pelayanan agar manfaat program jaminan sosial Ketenagakerjaan dapat dirasakan oleh seluruh peserta beserta keluarganya,” tambahnya. (rls/aa)
