MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Dalam laporan hasil kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat triwulan ke III (periode 12 November – 12 Februari), Rabu 12 April di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, secara keseluruhan penilaian kinerja dinilai baik, namun terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi atensi yaitu penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
Ini dikatakan Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw saat apel pagi di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, Senin (17/4/2023).
Berdasarkan definisi dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebakan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.
Kementerian kesehatan juga menegaskan bahwa stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat indonesia, bukan hanya pertumbuhan fisik anak-anak tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak yang akan mempengaruhi kemampuan dan prestasi anak-anak.
Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
Menurut BPS RI, masyarakat dikategorikan miskin ekstrim jika pengeluarannya dibawah Rp. 10.739 per orang per hari-harinya. Bila dikalkulasikan dalam sebulan dibawah Rp. 322.170 per orang. Hal tersebut berelevansi dengan peningkatan kasus stunting di Papua Barat.
“Kondisi stunting Papua Barat saat ini mengalami kenaikan sebesar 3,8%, yang pada tahun 2021 sebesar 26,2% menjadi 30,0% di tahun 2022. Sedangkan target nasional berdasarkan arahan presiden penurunan angka stunting dibawah 14% di tahun 2024,”ujar Gubernur Waterpauw.
Dikatakan, angka tersebut merupakan data gabungan dari 12 kabupaten/kota se-provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, direncanakan pada bulan Juni-Juli BPS RI akan melakukan pendataan (survey) untuk menghasilkan data terpilah kemiskinan ekstrim dan stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Waterpauw mengungkapkan, sepulang dirinya dari Jakarta, ia langsung ke Bintuni untuk mengikuti Safari Ramadhan MUI. “Dan pada kesempatan itu melaksanakan rapat khusus bersama pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam kesempatan tersebut juga saya melaksanakan pencanangan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) dan Deklarasi Penanganan Kemiskinan Ekstrim dan Penurunan Stunting dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama pemerintah daerah dan provinsi,” katanya.
Isi deklarasi antara lain, Kami pimpinan daerah Provinsi Papua Barat dan kabupaten serta seluruh perangkat daerah provinsi dan kabupaten bersama-sama bertekad melakukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting di Provinsi Papua Barat tahun 2023.
Kami bertekad membangun sumber daya manusia berkualitas di papua barat dengan cara meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dan kesehatan anggota keluarga.
Kami akan tingkatkan koordinasi, kolaborasi lintas sektor untuk akselerasi penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting di Provinsi Papua Barat.
“Pada kesempatan itu juga, saya mengambil 5 orang anak sebagai anak asuh, untuk itu saya mewajibkan kepada setiap pimpinan perangkat daerah untuk dapat mengambil beban moral sebagai orang tua asuh bagi 5 orang anak dari setiap kabupaten di Provinsi Papua Barat, untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan asupan gizi bagi setiap anak asuh,” tandasnya. (rls)
