Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, Yohanes Edong Rumising bersama sejumlah kader Demokrat Papua Barat menyerahkan dokumen kepengurusan kepada kantor Kementrian Hukum dan HAM Papua Barat, Selasa (16/3/2021).(Foto : Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, Yohanes Edong Rumising bersama sejumlah kader Demokrat Papua Barat mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Selasa (16/3/2021). Kedatangan mereka bukan untuk mendaftar baru, namun membawa dokumen-dokumen kepengurusan Partai Demokrat yang ada di DPD maupun DPC.
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, Yohanes Edong Rumising ketika ditemui usai pertemuan bersama perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, mengatakan, kedatangan mereka untuk melaporkan dokumen. Di dalam dokumen itu ada AD/ART dan daftar kepengurusan di masing-masing baik pusat, provinsi maupun kabupaten. “Jadi utamanya kami datang dan sampaikan, karena memang selama ini daftar-daftar kepengurusan itu memang belum diantar ke setiap kantor di Kementerian Hukum dan HAM di setiap provinsi, karena dasarnya itu semuanya sudah ada di Kementerian Hukum dan HAM di pusat,” jelasnya.
Menurutnya, kedatangan mereka juga terkait adanya KLB yang dilakukan beberapa waktu lalu, karena ada beberapa pengurus DPD maupun DPC yang dibekukan SK-nya. “Sehingga itu yang menjadi dasar kami untuk membawa dokumen-dokumen yang ada,” ungkap Yohanes.
Kedatangan mereka bukan untuk mendaftarkan baru, tetapi membawa dokumen yang ada untuk dilaporkan kembali pengurus DPD maupun DPC di setiap kabupaten/kota. “Yang jelas kami sebagai pengurus Demokrat yang sesuai hasil kongres 2020 bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman dalam KLB itu tidak sesuai AD/ART yang ada, sehingga mau dibilang itu dipaksanakan,” ucapnya.
Ditambahkannya, KLB yang dilakukan berpatokan pada AD/ART tahun 2005, sedangkan tahun 2020 dilaksanakan kongres, sehingga memiliki AD/ART yang baru. “Sekali lagi dengan tegas mau saya sampaikan kedatangan kami ke sini hanya untuk melaporkan kembali kepengurusan kami karena sudah sebagian pengurus di DPD dan DPC yang diganti,” tegasnya. (aa)
