![Pencaker manokwari](https://i0.wp.com/klikpapua.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240725-WA0014.jpg?resize=696%2C522&ssl=1)
MANOKWARI, KLIKPAPUA.com- Sejumlah pencari kerja (Pencaker) Orang Asli Papua (OAP) yang tidak lolos seleksi berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2021 Kabupaten Manokwari, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Manokwari pada Kamis (25/7/2024).
Mereka memblokade akses masuk kantor sekitar pukul 15:00 WIT, dengan bambu dan membakar ban bekas sebagai bentuk protes.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap hasil seleksi berkas yang mereka nilai tidak adil.
Para pendemo menuntut agar BKD memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti tes kompetensi, meski sebelumnya tidak lolos seleksi berkas.
“Kami meminta BKD untuk menunda pelaksanaan tes CPNS sampai ada penjelasan yang jelas terkait hasil seleksi berkas kami,” ujar Demerius Ullo, koordinator aksi.
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan diantaranya mereka meminta BKD untuk menunda seleksi tes CPNS sebelum ada penjelasan bagi pencaker OAP yang tidak lulus seleksi berkas.
Selain itu, mereka meminta Pemkab Manokwari memberikan kebijakan untuk mengikuti tes CPNS bagi pencaker OAP yang tidak lulus seleksi berkas.
“Kemarin kami sudah konsultasi dengan BKD terkait verifikasi berkas, dari verifikasi itu kami tidak lolos di unggah dokumen, dan kami meminta toleransi untuk mengikuti tesnya dulu baru kami urus dokumen kemudian,” kata Demerius.
Demerius menyebut ada hampir 200 pencaker OAP yang tidak lulus verifikasi berkas tersebut.
“berikan kami kesempatan untuk berkompetensi dengan teman-teman lain yang lolos berkas, kalau kami tidak lolos tes maka kami akan menghormati hasil tersebut,” ujarnya.
Namun, aksi blokade tersebut tidak berlangsung lama, sekitar pukul 15.58 WIT dibuka oleh pihak kepolisian sektor Kota Manokwari bersama anggota MRPB Pokja Adat, Musa Mandacan yang berhasil meredakan situasi.
MRPB juga berjanji akan mengawal aspirasi para pencaker OAP dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. (dra)