MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Tahun 2025 untuk mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan, menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030.
Rakor ini difokuskan pada penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, dan revisi RKPD tahun 2025.
Pj Sekda Papua Barat, Yacob S. Fonataba menjelaskan penyelarasan persepsi dan strategi dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut diperlukan perlunya sinergi, kolaborasi, dan akselerasi antar perangkat daerah.
“Kita perlu menyamakan persepsi pemahaman terkait dengan arah strategi dan kebijakan dalam penyiapannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” ujarnya, Senin (10/2/2025)
Rakor ini diharapkan, rancangan awal RPJMD 2025-2029 harus disusun segera setelah pelantikan Gubernur terpilih, bersamaan dengan penyusunan RKPD 2026.
RKPD 2025 pun akan direvisi untuk mengakomodasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Proses revisi RKPD 2025 ini akan dilakukan lebih cepat dari biasanya, mendahului penetapan RKPD 2026.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan, keberhasilan penyusunan RPJPD 2025-2045 menjadi landasan penting dalam perencanaan ini.
RPJMD 2025-2029, sebagai tahap pertama dari periodisasi jangka menengah, akan dijabarkan dan diseleraskan dengan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.
Rakor ini juga memanfaatkan laporan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen yang memuat data terkini capaian pembangunan lima tahun terakhir.
Pj Sekda menyebutkan laporan tahunan RKPD sebagai acuan penting dalam pembangunan.
Yacob berharap Rakor ini menghasilkan proses perencanaan yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta memperkuat sinkronisasi kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di Papua Barat.
Rakor ini juga, kata Pj Sekda bertujuan untuk menajamkan dan menyepakati program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
Hasilnya akan berupa rancangan awal RPJMD 2025-2029, yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD 2026 dan revisi RKPD 2025.
”Semua ini akan disinkronkan dengan kebijakan pusat, terutama terkait penghematan anggaran,” ujarnya.
Pj Sekda juga menekankan kepada kepala OPD, perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, serta kondisi dan potensi daerah, dalam perencanaan pembangunan.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan yang ada tidak boleh mengurangi semangat untuk memberdayakan masyarakat dan memenuhi hak-hak dasarnya.
“Perlu saya tegaskan di sini bahwa tahun ini perlu kita cermati secara baik karena kondisi anggaran yang kita sudah susun bersama kemudian ada kebijakan nasional petunjuk untuk penghematan anggaran,” tutupnya. (dra)
