MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari menyiapkan sejumlah program strategis daerah untuk diusulkan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2026–2030.
Usulan tersebut akan disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, saat kunjungannya ke Manokwari pada 4 November 2025.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah merumuskan beberapa proyek prioritas yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Kami bersama Wakil Bupati sudah menyiapkan program-program strategis daerah yang nantinya akan diusulkan menjadi bagian dari PSN 2026–2030,” ujar Hermus usai meninjau Pasar Wosi, Pasar Sanggeng, dan RTP Borarsi, Sabtu (1/11/2025).
Lanjut Bupati, Di antaranya Pasar Raya Induk Wosi, Gelanggang Olahraga (GOR) Prabowo, Jembatan Perpera, serta pembangunan tanggul di Teluk Doreh dan Teluk Wosi.
Menurutnya, pengusulan ini sejalan dengan visi Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat yang harus berkembang lebih maju, modern, dan menjadi pusat pergerakan ekonomi kawasan.
“Harapan kami, kunjungan Bapak Wakil Presiden ke Manokwari dapat membawa dampak nyata terhadap transformasi pembangunan,” kata Bupati Hermus.
Dua hingga tiga tahun mendatang, kita ingin melihat perubahan besar, terutama di kawasan Pasar Raya Wosi sebagai ikon ekonomi daerah.
Ia menjelaskan, Pasar Wosi dipilih menjadi salah satu fokus usulan karena merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat Manokwari. Dari lokasi ini, berbagai kebutuhan pokok didistribusikan ke wilayah lain di kabupaten tersebut.
Selain sektor ekonomi, Pemkab Manokwari juga mendorong penataan situs sejarah Pulau Mansinam masuk dalam daftar PSN.
Hermus menilai, sebagai pusat peradaban injil di Tanah Papua, Pulau Mansinam memiliki nilai sejarah dan spiritual yang penting untuk dilestarikan.
“Penataan situs sejarah Pulau Mansinam juga menjadi bagian dari usulan kami. Kami ingin penataannya dilakukan secara berkelanjutan hingga 2030,” tambahnya.
Di sisi lain, Hermus turut menyinggung kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, terutama penanganan Jalan Drs. Esau Sesa.
Ia menyebut pembebasan lahan di ruas jalan nasional tersebut membutuhkan biaya besar dan memerlukan dukungan pemerintah pusat.
“Pembebasan lahan dari Sinar Suri hingga Maruni membutuhkan anggaran besar. APBD kabupaten maupun provinsi tidak mampu menanggungnya. Maka kami berharap pemerintah pusat membantu, sama seperti proyek PSN di daerah lain,” tegasnya.
Hermus menutup dengan harapan agar Papua mendapatkan perlakuan setara dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.
“Kalau di Jawa untuk PSN pembebasan lahannya ditanggung negara, maka Papua juga seharusnya mendapat perlakuan yang sama,” ujarnya. (mel)
