Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Pengusulan tiga nama oleh Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) kepada Mendagri sama sekali tidak ada muatan politik.
“Kami MRPB hanya mengusulkan dan yang menetapkannya, nanti itu semua dari pusat, tidak ada tujuan apa-apa sama sekali,” tegas Ketua MRPB, Maxsi Nelson Ahoren, Kamis (20/4/2023).
Kata Maxsi, usulan MRPB tidak serta merta harus menyampaikan kepada mereka yang diusulkan. MRPB melihat dari kearifan lokal khusus di dua wilayah adat, Doberay dan Bomberai.
“Pengusulan nama Kepala Dinas Sosial (Lasarus Indou) tidak ada maksud apa-apa. Kami hanya mau mempromosikan saja, karena pengusulan nama ini bukan hanya baru kali ini MRPB lakukan, pengusulan sudah berkali-kali kita usulkan, mulai dari pengusulan Penjabat Gubernur Papua Barat dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, pengusulan Plt Sekda Papua Barat dan sekarang lagi kami usulkan menjadi Pj Gubernur Papua Barat. Semua itu tidak ada kepentingan,” tegas Maxsi.
Dijelaskan bahwa DPR-PB juga sempat mengusulkan Lasarus Indou, namun tidak memenuhi eselon, akhirnya tidak diusulkan. Namun MRPB melihat bukan dari sisi eselonnya, meski berbenturan dengan undang-undang.
“Tujuan kami mengusulkan, salah satunya adalah untuk mempromosikan yang bersangkutan ke Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Pusat juga harus melihat bahwa masih ada anak-anak Papua di Provinsi Papua Barat yang memiliki eselon paling tinggi di daerah, sehingga harus ada perhatian khusus,” tuturnya.
Lanjut Maxsi mengatakan, dengan pengusulan yang dilakukan MRPB kepada Pemerintah Pusat bisa menjadi perhatian agar anak-anak Papua yang jabatannya sudah tinggi di daerah bisa dipromosikan masuk pada eselon satu pada kementerian atau lembaga di Pemerintah Pusat.
“Kami hanya mau memberdayakan anak-anak Papua yang kami anggap mampu dan memiliki golongan dan kepangkatan yang cukup, agar Pemerintah Pusat bisa memperhatikan, kami tidak ada tujuan lain,” tuturnya.
Menurut Maxsi, Lasarus Indou pangkatnya sudah tinggi di daerah dan tidak mungkin hanya mentok di situ saja, sehingga dengan sering memunculkan namanya, Jakarta bisa melihat untuk bisa dipromosikan lebih tinggi lagi.
“Kami MRPB berkewajiban juga menjaga wilayah adat kami yakni wilayah Bomberai dan Domberay dan kami menjaga marwah dari lembaga ini. Dalam arti kalau ada anak-anak adat dari dua wilayah ini kenapa kita harus mencari dari luar wilayah adat. Kalau hari ini mereka belum bisa memenuhi kriteria tersebut ini menjadi harapan kami untuk Jakarta melihat ini supaya dalam waktu dekat mereka bisa disiapkan dan dipromosikan untuk bisa menjadi esselon I di Jakarta,” tandasnya.
Maxsi menekankan jika sudah mencampur adukkan dengan proyek dan lainnya, maka ini menjadi tanda tanya bagi MRPB. MRPB tidak memiliki dana aspirasi yang dititipkan di dinas-dinas.
“Kalau memang ada terbukti saya punya anggota MRPB ada yang cari proyek disitu, silahkan sampaikan kepada saya. Kalau hari ini MRPB mengeluarkan rekomendasi untuk anak-anak Papua cari proyek, saya jawab ya,” pungkasnya. (aa)
