MANOKWRI,KLIKPAPUA.com– Gesellschaft Fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) bersama Pemda di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui Penandatanganan Momerandum of Undestanding (MoU), serta dilakukan peluncuran dukungan Pemerintah Republik Federal Jerman di bidang Percegahan Korupsi dan Kepemerintahan yang baik di sektor kehutanan.
Fransisca Silalahi mengatakan Deutsche Gesellschaft Fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ ) bukan LSM atau juga lembaga donor, tetapi mendukung Pemerintah Republik Indonesia yang direpresentasikan oleh KPK dalam upaya Pencegahan Korupsi, yang bekerja sama dengan Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC).
Pemerintah Jerman telah mendukung Pemerintah Republik Indonesia didalam Pencegahan Korupsi sejak tahun 2007. “Konsep kerjasama saat ini berlangsung dari tahun 2019 sampai dengan Desember 2021, dengan tujuan untuk meningkatkan upaya Pencegahan Korupsi oleh Pemerintah Indonesia di tingkat nasional maupun di sub nasional di sektor kehutanan,” ujar Fransisca Silalahi, Koordinator Program ini saat memberikan sambutan ketika melakukan MoU bersama Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat, Jumat (15/1/2021).
Papua dan Papua Barat merupakan dua dari tiga provinsi yang menjadi fokus kerjasama KPK-GIZ. Untuk Papua meliputi provinsinya, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Merauke. Sedangkan untuk Papua Barat, provinsinya, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan. Keenam wilayah ini dipilih untuk mendapat dukungan asistensi teknis dalam kerjama antar KPK dan GIZ.
Selain itu, lanjut Fransisca, kepemerintahan yang baik di sektor kehutanan juga menjadi prioritas kerjasama KPK dan GIZ di fase ini. Berbagai bentuk kerjasama KPK GIZ di Tanah Papua juga telah dilakukan, di antaranya pelaksanaan studi “Local Budget Index dan Local Budget Analysis (bekerjasama dengan Seknas Fitra) di Papua dan Papua Barat.
Lokakarya terkait pengembangan e-perijinan se Provinsi Papua Barat, pengembangan modul anti korupsi untuk masyarakat adat (bekerjasama dengan AMAN dan ICW), serta penguatan sektor public dan CSO melalui sosialisasi JAGA di Papua dan Papua Barat. “Selain itu, GIZ akan terus mendukung upaya KPK dalam memastikan pembangunan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi,” ungkapnya.
Hari ini telah dilakukan MoU dengan Provinsi Papua, Papua Barat, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk menguatkan komitmen dalam upaya pencegahan korupsi.
Ada empat hal yang disepakati bersama yaitu pengembangan kapasitas untuk aparatur negara di Provinsi maupun di Kabupaten serta masyarakat lokal mengenai manajemen atau pengelolaan anggaran daerah dan pelayanan-pelayanan publik serta permasalahan perijinan, kemudian peningkatan mekanisme partisipasi publik termasuk dalam sumberdaya alam (dalam hal ini kehutanan), kemudian pengembangan pendekatan digital lokal dalam upaya pencegahan korupsi, serta pelaksanaan plafon multi pemangku kepentingan dala upaya pencegahan korupsi ditata kelolah hutan.
“Dalam perjalanannya nanti kami berharap dapat mendukung upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di Tanah Papua serta mendukung keenam pemerintah daerah yang kelak dapat diukur dari meningkatnya nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) maupun nilai survei penilaian integritas serta mendukung terlaksananya rekomendasi KPK terhadap peningkatan tata kelolah hutan di Tanah Papua yang tertuang di dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam,”pungkasnya. (aa)
