Komisi I DPR-PB Dorong Pemekaran Papua Barat Daya ke Komisi II DPR-RI

0
Ketua Komisi I DPR-PB Abdullah Gazam.
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB ) intens berkomunikasi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat  Republik Indonesia (DPR-RI) terkait peluang Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Lobi-lobi dan komunikasi politik di luar dari jalur Tim Pemekaran dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini eksekutif terus dilakukan untuk Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPR-PB   Abdullah Gazam, Minggu (10/4/2022)  melalui telepon selulernya kepada klikpapua.com yang saat ini berada di Makkah.
Menurut Abdullah Gazam, komunikasi yang intens dan lobi-lobi politik dilakukan dengan tujuan membantu mempercepat mengurai kebuntuan komunikasi baik itu Gubernur maupun tim pemekaran Papua Barat Daya. “Sehingga kami melakukan inisiatif sendiri dengan jalur politik yang kami punya, tentu kami di DPR-PB  hari ini adalah presentasi  dari partai politik yang juga punya kursi ada di DPR-RI,” ungkapnya.
Dari hasil komunikasi yang intens tersebut dengan Jakarta, telah mendapat signal baik dari Jakarta. “Dan mudah-mudahan  dalam waktu yang tidak terlalu lama satu atau dua hari kedepan kami Komisi I DPR-PB  akan diterima oleh DPR-RI  dalam hal ini Komisi II dan Balegnas terkait tentang perjuangan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.” “Dalam satu dua hari ini kami sedang mengkomunikasikan untuk mendapatkan jadwal diterima untuk kemudian kami akan mempresentasekan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya,” ketusnya.
Ditegaskan Abdullah, bahwa Papua Barat Daya sangat layak untuk diperjuangkan, karena ini merupakan janji Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu saat mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh  Papua Barat di Istana Negara.
Lebih lanjut Abdullah  menyampaikan, sangat jelas Presiden Jokowi menjanjikan pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat Daya, dua provinsi maka satu di Papua dan satu di Papua Barat. “Kalau seandainya tiga yang dimekarkan maka dua di Provinsi Papua dan satu di Papua Barat,” katanya.
Disamping itu juga Abdullah menjelaskan bahwa kondisi Papua Barat dengan tidak masuknya Papua Barat Daya dalam agenda Balegda yang sudah keluar ini, tentu akan memicu konflik horizontal. Oleh itu sebelum itu terjadi pihaknya mencoba melakukan langkah-langkah persuasif, langkah-langkah politik yang kiranya bisa dipahami baik oleh Jakarta.
“Sehingga dengan adanya pertimbangan-pertimbangan itu mampu meyakinkan teman- teman di Jakarta, sehingga Insya Allah yang lagi kami perjuangkan satu, dua hari kedepan,” bebernya.
Abdullah dan tentu harapan warga masyarakat Sorong Raya, pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sangat realistis. Karena dari sisi administrasi sudah sangat terpenuhi, perjuangannya juga sudah sangat lama. “Berkaitan juga dengan janji pak Jokowi itu harapan besar maka mau tidak mau suka tidak suka itu menjadi pilihan terakhir untuk harus di mekarkan,” harapnya. (aa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.