Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Edison Ompe. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com — Kesbangpol Papua Barat bersama BPKAD Papua Barat menggelar pertemuan bersama dengan KPU Papua Barat dan Bawaslu Papua Barat dalam membahas dana hibah kepada lembaga penyelenggara pemilu tahun 2024.
Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ dimana Pemerintah Provinsi harus menganggarkan anggaran Pemilu tahun 2024 bagi kabupaten. “Jadi untuk tahun 2023 itu sebesar 40 persen sisanya tahun 2024 sebesar 60 persen,” ungkap Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Edison Ompe saat ditemui wartawan usai pertemuan bersama KPU, Bawaslu dan BPKAD, Kamis (23/2/2023)
Menurutnya, ini adalah bagian untuk melakukan sinkronisasi anggaran. Disepakati pada bulan Maret nanti lembaga penyelenggara pemilu baik itu KPU dan Bawaslu akan merasionalkan anggarannya berapa untuk pemilu tahun 2024.
“Bukan di KPU dan Bawaslu saja tetapi Kesbangpol bersama teman-teman di Biro Pemerintahan dan Desk Pilkada serta tim pemantauan Pilkada mulai merasionalkan anggarannya. Jadi masing-masing akan siapkan, mudah-mudahan di bulan Maret kita akan kumpul lagi untuk rasionalisasi anggarannya berapa,” tandasnya.
Setelah disepakati anggarannya baru akan dilaporkan kepada gubernur. “Para bupati akan diundang dan gubernur akan sampaikan terkait dengan rasionalisasi anggaran pemilu tahun 2024,” ucapnya.
Menurutnya, saat ini sudah masuk tahun politik, sehingga komunikasi harus tetap dibangun baik itu dengan KPU maupun Bawaslu. “Kalau kita tidak bangun komunikasi dengan baik, dengan masing-masing jalan sendiri bagaimana, sehingga komunikasi tetap dibangun dan kami sendiri akan bangun komunikasi dan laporkan ke gubernur untuk hasil rasionalisasi anggaran tersebut,” pungkasnya. (aa)
