MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Papua Barat per 1 September 2025 telah mencapai lebih dari 98 persen dari total jumlah penduduk.
Angka ini menempatkan Papua Barat sebagai salah satu daerah dengan kepesertaan tertinggi di Indonesia berdasarkan data BPJS Kesehatan.
Pencapaian tersebut disampaikan dalam kegiatan penganugerahan Kasuari JKN Award 2025 yang berlangsung di Hotel Aston Niu Manokwari, Senin (29/9/2025).
Acara dihadiri Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah XII Mustafa, Wakil Gubernur Papua Barat Muh Lakotani, serta seluruh bupati se-Papua Barat.
Mustafa mengatakan, keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah provinsi dan tujuh pemerintah kabupaten dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat.
“Cakupan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah memastikan masyarakat terlindungi melalui program JKN, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah konsisten mendaftarkan penduduk baik melalui pembiayaan iuran peserta bukan penerima upah (BPU) yang ditanggung pemda, maupun penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai APBN.
Papua Barat juga termasuk daerah yang disiplin dalam penganggaran dan pembayaran iuran JKN.
Dari sisi layanan, hingga September 2025 terdapat 91 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 11 rumah sakit di enam kabupaten yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.
Menurut Mustafa, keberhasilan JKN juga ditopang inovasi digital, seperti antrean online, informasi ketersediaan tempat tidur, hingga jadwal operasi melalui aplikasi Mobile JKN.
“Dengan aplikasi, masyarakat cukup menggunakan NIK tanpa harus membawa KTP atau kartu BPJS. Transparansi ini diharapkan meningkatkan mutu layanan,” katanya.
Atas capaian tersebut, BPJS Kesehatan memberikan Kasuari JKN Award kepada pemerintah daerah di Papua Barat sebagai bentuk apresiasi.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menegaskan penghargaan ini menjadi pengingat pentingnya menjaga keberlanjutan JKN sebagai wujud nyata Universal Health Coverage (UHC).
“Cakupan lebih dari 98 persen penduduk Papua Barat adalah bukti nyata. Semua kabupaten penerima penghargaan sudah di atas 98 persen. Ini juga mendukung visi Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045,” kata Lakotani.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperluas sosialisasi, meningkatkan efektivitas pembayaran iuran, serta memastikan kualitas layanan kesehatan tanpa tambahan biaya di luar prosedur.
“Layani masyarakat dengan hati dan senyuman,” tegasnya.
Sebelumnya, Papua Barat juga tercatat sebagai salah satu dari empat provinsi pertama di Indonesia yang menerima Universal Health Coverage (UHC) Award dari Pemerintah RI. (mel)
