Anggota Komisi V DPR-RI, Jimmy Demianus Ijie.(Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Anggota Komisi V DPR-RI, Jimmy Demianus Ijie mengimbau kepada setiap kepala daerah di Papua Barat, untuk mengikuti apa yang telah dilakukan Bupati Paniai.
Bupati Paniai memberikan kuota 100% untuk putra asli Papua dalam test CPNS tahun 2018.Ini disampaikan Jimmy Demianus Ijie, asal Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Papua Barat, saat melakukan konferensi pers di Mansinam Beach Manokwari, Rabu (5/8/2020).
Menurut Jimmy Demianus Ijie, kuota 80% untuk Orang Asli Papua dan 20% untuk Non Papua tidak terjadi di kabupaten/kota lainnya di tanah Papua. “Kepala daerah yang ada harus mengikuti jejak seorang Bupati Paniai yang meluluskan 100 % Orang Asli Papua untuk menjadi CPNS,” harapnya.
Dengan sikap yang diambil Bupati Paniai hingga hari ini menurut Jimmy, belum ada teguran dari Presiden terkait keputusan yang diambil tersebut. “Dimana alasan dia benar, menurut dia Orang Asli Papua ini tidak bisa diajak mengejar saudara-saudara yang lain di bidang wiraswasta atau yang lain-lain, mereka belum mampu. Sehingga CPNS-lah satu-satunya tempat mereka untuk bisa bertahan hidup, oleh sebab itu saya pikir argumentasi beliau itu masuk akal,” ujar Jimmy.
Sebagai orang yang ikut melahirkan Kabupaten Tambrauw, menurut Jimmy, hadirnya Kabupaten tersebut untuk melawan organisasi Papua Merdeka, sehingga anak-anak Tambrauw harus dirangkul, seharusnya penerimaan CPNS menjadi sarana yang tepat untuk menyadarkan mereka.
“Saya berpikir Bupati Tambrauw bisa mengusulkan kuota yang lebih besar lagi dengan alasan tadi, saya berpikir juga Menpan akan menerima. Kalau Bupati Tambrauw tidak bisa mengakumulasinya, bisa pinjam suara kami karena kami ada di parlemen akan menjelaskan kepada Menpan tentang itu, supaya tidak ada kecemburuan seperti sekarang ini,” ungkap Jimmy.
Oleh sebab itu dirinya mengusulkan sebelum formasi bulan September, Bupati Tambrauw dapat ke Jakarta, lalu bersama DPR wakil Papua Barat yang mendampingi untuk bertemu dengan Menpan, agar dapat diberikan kuota yang lebih besar. Ini agar bisa merekrut mereka yang kemarin atau yang sekarang tidak lulus.
“Kita harus belajar dari Bupati Paniai, karena dia mempunyai alasan yang tepat yang bisa diterima oleh pemerintah pusat, karena faktanya begitu, akhirnya juga saya melihat saudara-saudara kami yang non Papua yang ada di Paniai menyadari bahwa secara ekonomi memang mereka yang menguasai, karena itu ruang ini diberikan kepada anak-anak asli,” jelasnya. (aa)
