MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Anggota DPD RI Yance Samonsabra melakukan penyerapan aspirasi masyarakat bertemakan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari pada 11 September 2025 kemarin, bertempat di aula pertemuan Balai Penyuluh Pertanian Prafi.
Dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang merupakan salah satu agenda resmi Anggota DPD/MPR RI ini, Yance mendapatkan aspirasi mama-mama Orang Asli Papua terkait modal usaha hingga sarana prasarana pendukung sederhana (payung jualan) untuk kegiatan aktifitas ekonomi mereka hingga persoalan sengketa lahan KUD SP 4.
“Penyerapan aspirasi masyarakat ini merupakan agenda tahunan kami untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi Bapak/ibu seluruh masyarakat konstituen kami di Papua Barat, sehingga apa-apa yang nanti bapak/ibu sampaikan akan kami teruskan kepada pemerintah. Pada agenda kali ini saya memilih tema ekonomi kerakyatan, karena saya tahu dalam kondisi seperti sekarang ini saya turut merasakan apa yang bapak ibu rasakan, sehingga silahkan nanti bapak/ibu sampaikan aspirasi yang bapak ibu,” terang Yance Samonsabra saat menyampaikan kata pembuka sebelum penyampaian aspirasi masyarakat tersebut.
Penyampaian aspirasi masyarakat yang didahului pemaparan sebagai pemantik diskusi oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat lokal yaitu Lembaga Kajian dan Pengembangan Ekonomi (LKPE) Kerakyatan Insan Cita tersebut, mengantarkan gambaran potensi dan masalah ekonomi kerakyatan yang dialami di wilayah Warpramasi.
Dalam pemaparannya, Ketua LKPE Insan Cita Manokwari Sumarno, S.Pt., MP memaparkan masa kejayaan ekonomi kerakyatan yang pernah dialami oleh masyarakat Warpramasi dan merindukan masa kejayaan itu bisa kembali dirasakan oleh masyarakat, yaitu pada masa kejayaan komoditas sawit era PTPN II Prafi dan komoditas kakao pada kurun waktu 1985 hingga tahun 2000 an, hingga persoalan tambang illegal. Selain itu, dipaparkan juga sejumlah masalah usai hengkanya PTPN II Prafi dari Manokwari yang menyisakan masalah kredit KUD, salah satunya KUD Gotong Royong yang berimbas masih tertahannya sebanyak 24 sertifikat lahan milik warga hingga saat ini sebagai jaminan kredit di BNI Cabang Manokwari.
LKPE Insan cita juga memaparkan pentingnya anggota DPD RI kembali mengusulkan kepada pemerintah untuk kembali menghadirkan BUMN yang menangani urusan perkebunan rakyat, baik untuk komoditas sawit, kakao ataupun kopi, sehingga diharapkan ekonomi kerakyatan di Manokwari dapat kembali bangkit seperti masa kejayaan yang pernah dirasakan.
“Kalaupun tidak pabrik sawit yang besar, minimal pemerintah dapat menghadirkan pabrik sawit mini kapasitas terpasang minimal 10 ton/jam di masing-masing distrik dan dapat mengolah sampai jadi minyak, kami yakin itu akan sangat berdampak pada ekonomi kerakyatan masayarakat kita, ditambah lagi kalo program pengembangan kakao dapat kembali digalakan pemerintah,” ujar Sumarno dalam paparannya.
Usai pemaparan, selanjutnya masyarakat diberikan waktu untuk bebas menyampaikan aspirasinya, selain oleh mama-mama OAP yang mengusulkan pembinaan, perlindungan serta dukungan sarana prasarana usaha berupa payung jualan, juga berharap ada bantuan modal usaha untuk menunjang usaha kecil para penjual pinang mama-mama OAP di SP 4.
Selain itu, aspirasi lainnya dari ketua Gapoktan Desay Tukimin (48) yang mengusulkan agar bantuan Alsintan (Alat dan mesin pertanian) perlu diperbanyak dalam rangka mekanisasi pertanian dan diberikan secara tepat sasaran. “Terimakasih bapak Anggota DPD RI sudah datang untuk mendengarkan aspirasi kami, yaitu terkait bantuan alat dan mesin pertanian perlu ditambah, karena kampung kami merupakan daerah lumbung pangan sehingga Alsintan sangat diperlukan, ditambah lagi penyerahan bantuannya juga harus tepat sasaran kepada yang benar-benar petani, jangan yang nelayan dapat Alsintan, nanti yang petani dapat perahu,” ujarnya.
Ketua Gapoktan Prafi Mulya (51) Radiman mengusulkan agar dipikirkan bagaimana persoalan sumber air untuk irigasi dapat aman secara permanen dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu pada saat musim politik, sehingga kami petani yang jadi korban kalau terjadi penutupan pintu irigasi karena kepentingan politik.
“Saya mengusulkan agar dibuat sumur bor dan pompanisasi bagi kami petani padi sawah di prafi mulya, karena pada momen tertentu, kami petani yang jadi korban kalau terjadi penutupan irigasi dalam jangka waktu sangat lama,” tegas Radiman
Perwakilan petani lainnya juga menyampaikan aspirasi terkait harga obat-obatan pertanian yang terus melonjak harganya, sehingga memberatkan petani, ditambah lagi kualitas obat pertanian saat ini yang beraneka ragam jenisnyam serta perlunya pengawasan masa kadaluarsa obat-obatan pertanian.
“Saya berharap bapak bisa menyuarakan kepada menteri pertanian atau menteri perdaganagn, supaya dilihat lagi atau diawasi soal penetapan harga obat-obat pertanian yang kami rasakan terus naik dan makin memberatkan kami petani,” ujar salah satu perwakilan pertani.
Usulan menarik lainnya adalah terkait sebutan kota Manokwari sebagai kota buah-buahan, tetapi belum ada upaya serius dari pemerintah untuk menguatkan citra tersebut, sehingga salah satu peserta agar pemerintah dapat menyediakan bibit buah-buahan murah atau gratis kepada masyarakat, sehingga citra Manokwari sebagai kota buah-buahan itu tetap terjaga sampai anak cucu dan tidak hanya sekedar slogan.
Selain aspirasi diatas, salah satu peserta dari Udapi Hilir SP 4, Sangkun (49) menyampaikan bahwa kelompoknya telah mengajukan proposal dan CPCL (Calon petani calon lahan) kepada dinas perkebunan provinsi untuk pengembangan kakao, namun saat ini belum ada jawaban, sehingga dirinya berharap usulan program pengembangan Kakao dapat kembali digalakan di wilayah Warpramasi.
Usai mendengarkan banyak aspirasi yang telah dicatat dan diarsipkan secara baik oleh staf DPD RI, Yance Samonsabra menjelaskan pihaknya akan memilah-milah aspirasi yang telah disampaikan, mana yang dapat disampaikan kepada pemerintah kabupaten (Bupati) dan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
“Terimakasih Bapak ibu yang telah menyaampaikan aspirasinya, sebelum saya melakukan penyerapan aspirasi masyarakat ini, saya sudah menyampaikan kepada Bupati terkait rencana kegiatan saya ini, dan bupati meminta agar aspirasi yang disampaikan masyarakat di wilayah Manokwari dapat juga laporanya disampaikan pada bupati. Jadi untuk beberapa usulan yang saya kira cocoknya untuk daerah seperti bibit buah-buahan dan jalan produksi pertanian nanti saya diskusikan dengan Bupati” ujar alumnus kampus merah STIH Manokwari ini.
Sementara terkait persoalan sertifikat tanah Yance Samonsabra menyampaikan akan meneruskan dan mendiskuskannya dengan Bupati Manokwari serta membawa masalah ini ke salah satu alat kelengkapan DPD RI yaitu Badan Akuntan Publik (BAP) yang salah satunya mengurusi persoalan sengketa. Sedangkan terkait aspirasi pengembangan Kakao untuk kembali digalakan di wilayah Warpramasi, Yance menyampaikan akan mengkoordinasikannya dengan pemerintah provinsi dalam hal ini dinas perkebunan. Demikian halnya dengan usulan untuk kembali mempertahankan citra kota Manokwari sebagai kota buah-buahan dengan menyediakan bibit buah-buahan murah atau gratis kepada masyarakat, pihaknya akan mendorong kepada bupati Manokwari.
Sedangkan terkait usulan mama-mama terkait payung jualan, Yance Samonsabra mengaku pihaknya bahwa dirinya tahun lalu telah memprogramkan dan merealisasikan sejumlah bantuan payung jualan untuk sejumlah mama-mama Orang Asli Papua di wilayah kota, sehingga dirinya langsung memerintahkan staf untuk mendata mama-mama Orang Asli Papua para penjual pinang di prafi SP 4.
“Nanti staf tolong data yah, mama-mama OAP yang penjual pinang ini ada berapa, nanti masukan ke saya,” perintah Yance kepada stafnya.
Usai kegiatan penyerapan aspirasi anggota DPD/MPR RI ini, dilakukan sesi foto bersama dan juga pembagian bantuan pengganti uang transport.(rls/red)
