Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengajak semua pihak untuk mendukung Otsus agar bisa berlanjut ke Otsus jilid II. Menurut gubernur, Otsus tidak gagal, terutama di bidang pendidikan, karena banyak adik-adik dan anak-anak kita yang kuliah di berbagai perguruan tinggi yang berada di luar Papua, bahkan sampai keluar Negeri yang dibiayai menggunakan dana Otsus.
“Baru kita lihat dari segi pendidikan, belum yang lain, seperti biaya kesehatannya, infrastruktunya, yang mana kita sedang membangun infrastruktur untuk menjangkau masyarakat, umat yang ada di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah pinggiran pulau dan pesisir yang sedang dilakukan pembangunan,” ujar Dominggus.
Dominggus mengajak semua pihak mendukung Otsus jilid II, agar anak-anak dan adik-adik kita yang sudah mengikuti pendidikan afirmasi dan pendidikan di dalam Negeri ataupun di luar Negeri yang menggunakan dana Otsus, bisa tetap didukung.
“Saya mengajak semua, mari kita lakukan evaluasi Otsus jilid I yang sudah berjalan, kita lakukan evaluasi sejauh mana atau kekurangan-kekurangan dari Otsus ini apa? Ada penilaian dari berbagai pihak bahwa Otsus tidak berhasil, tetapi bagi saya sebagai pelaku artinya dalam birokrasi pemerintahan bisa saya katakan Otsus berhasil,” tegasnya.
Kelemahan pemerintah diakui gubernur, karena tidak pernah mengekspose untuk ke berbagai pihak agar diketahui oleh seluruh masyarakat, bahwa selama ini dana Otsus dipakai untuk membangun apa. “Misalnya pendidikan ini, kita biayai menggunakan anggaran dana Otsus, pembangunan ini kita bangun menggunakan anggaran dana Otsus, kita bangun puskesmas dengan anggaran dana Otsus atau sebagainya, kelemahan kita ada di situ, ini perlu kita evaluasi kembali lagi kemudian juga evaluasi untuk Otsus jilid II,” kata gubernur.
Dominggus juga meminta agar ada kewenangan yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat yang berkaitan dengan sumber daya manusianya, juga berkaitan dengan sumber daya alamnya. “Berikan kewenangan kepada kita, memang terkesan selama ini Otsus ini hanya punya Kementerian Dalam Negeri dengan Provinsi.”
Kedepan Otsus diharapkan tidak hanya dilaksanakan di Kemendagri saja, tetapi semua kementerian lembaga terkait, yang memiliki tanggung jawab kekhususan. “Semua program dan kebijakan diberikan prosentase lebih besar kepada kita di tanah Papua ini, untuk bisa memanfaatkan semua program atau kebijakan atau pendanaan untuk kita bisa membangun kedepannya,” jelasnya.(aa)
