Anggota DPR Papua Barat George Karel Dedaida (GKD) menjaring aspirasi masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan. (Foto: Ist)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Reses III tahun 2022 yang berlangsung pekan lalu, anggota DPR Papua Barat George Karel Dedaida (GKD) menjaring aspirasi masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan.
Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat itu menggelar pertemuan dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sorong Selatan.
Sejumlah keluhan masyarakat adat terkait persoalan dan kepentingan orang asli Papua, aspirasi itu diterima George Dedaida.
Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin (14/11/2022) George menjelaskan, masyarakat adat Sorsel meminta agar kegiatan stunting perlu ditingkatkan lagi, meski diakui bahwa pemerintah sudah menangani stunting.
Namun diharapkan penanganan stuntingnya lebih menyentuh masyarakat pesisir di wilayah pantai, Inanwatan, Metamani, Kais dan Kokoda.
Kemudian persoalan pendidikan, dalam hal ini penanganan buta aksara yang selama ini tinggi di Kabupaten Sorong Selatan. Buta aksara ini sangat harus ditingkatkan lagi karena angka buta aksara di Kabupaten Sorong Selatan masih tinggi.
Soal jalan trans provinsi Papua Barat yang menghubungkan Klamit, Teminabuan dengan Muswaren yang masih rusak butuh perbaikan, dimana sudah diusulkan pada reses I tahun 2022 oleh Ketua Fraksi Otsus George Dedaida namun belum direalisasikan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Pemprov Papua Barat segera merealisasikan kalau tidak kita diskusikan dalam RDTR dan revisi RTRW Papua Barat supaya dipindahkan menjadi status ruas jalan nasional supaya dapat diselesaikan Kementrian PUPR jika memberatkan APBD Provinsi Papua Barat,” tegas George Dedaida.
Lebih lanjut dijelaskan GKD bahwa LMA Sorsel minta pemerintah daerah Kabupaten/ Kota se-Papua Barat segera menyelesaikan data base Orang Asli Papua (OAP) serta wilayah adatnya. “Mereka berharap data base OAP ini sudah lengkap sehingga pada tahun 2023 dalam rangka pemilihan umum adat,” jelas George.
Terkait dengan pemilu 2024, LMA minta pemerintah daerah menghibahkan sejumlah anggaran kepada lembaga masyarakat untuk persiapan pemilihan umum adat untuk menentukan perwakilan adat sebagai anggota DPRP dan DPRK.
LMA juga minta dibangun gedung kulture center dibangun di setiap Kabupaten/ Kota se-Papua Barat, “Saya harap dari Sorong Selatan didorong ke semua Kabupaten/ Kota, gedung ini tempat untuk berkumpulnya para tokoh-tokoh adat, keputusan adat dimusyawarahkan dalam kulture center tersebut dan data base disimpan disitu,” ujarnya.(red)
