MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, berkomitmen mendorong adanya kuota khusus rekrutmen guru untuk wilayah Papua Barat.
Langkah ini diambil untuk menjawab persoalan pendidikan, khususnya kekurangan guru dan operator sekolah di daerah tersebut.
Usulan kuota khusus ini akan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
“Bicara guru itu kewenangannya di Kemendikdasmen, tetapi rekrutmen kepegawaian ada di Menpan-RB. Jadi saya akan usulkan melalui Kemendikdasmen RI,” ujar Filep
Menurut Senator asal Papua Barat yang dikenal dengan julukan Pace Jas Merah ini, sebelumnya ia bersama Mendikdasmen juga telah membahas rekrutmen relawan pendidikan untuk Papua. Rekrutmen itu menyasar para sarjana menganggur di wilayah tersebut.
Namun, Filep menilai, lebih tepat jika tenaga honorer diangkat menjadi guru agar mereka memiliki kepastian status dan jaminan yang jelas dalam menjalankan tugas.
“Pada masa sidang berikut, kita akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meminta kuota khusus penerimaan guru di wilayah Papua,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya validasi data pendidikan. Meskipun kewenangan berada di kabupaten/kota, Pemprov Papua Barat sebagai fasilitator harus memastikan sistem pendidikan berjalan dengan baik.
“Saya akan berkomunikasi dengan Bapak Gubernur untuk memastikan operator pangkalan data sekolah diperhatikan. Apakah jumlahnya sudah cukup atau masih kurang,” katanya.
Filep mengungkapkan, jumlah operator sekolah saat ini sangat terbatas. Satu operator bisa menangani hingga empat atau lima sekolah. Kondisi ini, menurutnya, membuat proses unggah data menjadi terhambat.
“Kalau jumlahnya kurang, maka akan diusulkan juga perekrutan operator sekolah. Ini penting, karena data siswa harus valid, apalagi ke depan Papua Barat akan mendapat tambahan kuota beasiswa yang lebih besar,” pungkasnya. (dra)
