Kepala Dinas Kehutanan Fredik Hendrik Runaweri. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Keterbatasnya Sumberdaya Manusia (SDM) Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mengusulkan penambahan tenaga penyuluh dan polisi kehutanan (polhut) bidang perlindungan dan pengawasan hutan untuk meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan hutan di Provinsi Papua Barat.
Dimana Hutan Provinsi Papua Barat sangat luas, namun dari sisi SDM bidang perlindungan dan pengawasan di Dinas Kehutanan masih, kekurangan itu pada tenaga penyuluh dan Polhut. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Fredik Hendrik Runaweri, Rabu (16/6/2021), saat ditemui di Aston Niu Manokwari.
Hendrik mengatakan bahwa penambahan tenaga penyuluh dan Polhut sudah diusulkan kepada Gubernur Papua Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah agar disertakan kuota khusus penyuluh dan Polhut pada penerimaan CPNS formasi 2021. “Kita telah mengusulkan penambahan 200 tenaga polhut dan 100 orang tenaga penyuluh yang akan ditempatkan nantinya pada 21 Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Dinas kehutanan Provinsi Papua Barat,” katanya.
Hendrik menambahkan di mana kurangnya personel pada Polhut di daerah yang berdampak sehingga lemahnya pengawasan hutan dari praktek-praktek penebangan liar di sejumlah kawasan hutan lindung maupun kawasan cagar alam. “Di UPTD dinas kehutanan kabupaten Teluk Wondama, tenaga Polhut hanya berjumlah 5 (lima) orang, sementara kawasan yang harus dijaga seluas 300ribu hektare. Ini sangat miris dan berpotensi terjadi penebangan liar,” tutur Hendrik.
Ditambahkan lagi, dimana selain kebutuhan SDM, 21 UPTD Dinas Kehutanan yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan patroli dalam pengawasan. “Selain itu sistem pengadaan terhadap hutan lindung ini akan kita perkuat salah satunya dengan melibatkan masyarakat adat, karena yang punya hak ulayat, kayu itu mereka masyarakat ada,” pungkasnya.(aa)
