JAKARTA,KLIKPAPUA.com- Bupati Manokwari, Hermus Indou, meminta pemerintah pusat mengambil langkah tegas untuk menertibkan aktivitas pertambangan emas ilegal yang marak terjadi di Distrik Wasirawi, Kabupaten Manokwari.
Menurut Hermus, penertiban menyeluruh sangat mendesak karena kewenangan pemberian izin pertambangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikannya dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
“Kami tidak punya kemampuan untuk menertibkan ini. Kewenangan izin pertambangan mutlak ada di pemerintah pusat, dan kami berharap ada solusi konkret untuk menata kembali pertambangan di Manokwari,” ujar Hermus.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Manokwari telah melakukan evaluasi terhadap RTRW dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengusulkan perubahan status kawasan konservasi menjadi kawasan yang dapat dikelola secara legal.
Namun, langkah itu tetap membutuhkan persetujuan pemerintah pusat.
Hermus juga merekomendasikan moratorium tambang ilegal di Wasirawi sebagai langkah awal sebelum pengaturan ulang perizinan.
“Kami berharap ada regulasi yang mengayomi usaha pertambangan rakyat. Jangan hanya segelintir orang yang menikmati hasil tambang, sementara masyarakat adat dan daerah tidak mendapatkan apa-apa,” katanya.
Selain itu, ia mengusulkan agar pengelolaan tambang di Manokwari melibatkan koperasi lokal, seperti Koperasi Merah Putih di Kampung Wasirawi, sehingga manfaat sumber daya alam dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Bupati juga menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas tambang ilegal, termasuk pencemaran berat di Sungai Warriori.
Untuk memulihkan produktivitas pertanian di wilayah Masni dan Wasirawi, Hermus mengusulkan pembangunan bendungan baru dengan memanfaatkan sumber air alternatif.
“Kami mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Prabowo dalam menertibkan tambang ilegal di seluruh Indonesia,” ujarnya
“Kami berharap aspirasi dari Manokwari ini bisa didengar, agar sumber daya alam yang kita miliki dikelola secara adil dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (rls)
