MANOKWARI, KLIKPAPUA.com – Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Papua Barat, menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian integral dari proses akuntabilitas pemerintahan daerah.
Pernyataan ini disampaikan dalam workshop mengenai peran media dalam mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) di kantor BPK Perwakilan Papua Barat, Kamis (3/10/2024).
“Jika rekomendasi BPK sudah ditindaklanjuti oleh entitas dalam hal ini pemerintah daerah, maka secara tidak langsung menunjukkan suatu komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya
Sebaliknya, lanjut dia, jika rekomendasi diabaikan, maka hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Senada dengan Luthfi, Hendri Purnomo Djati, Kepala Subauditorat Papua Barat 1, BPK Papua Barat, menjelaskan bahwa rekomendasi BPK merupakan saran konstruktif yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan.
“Rekomendasi ini harus ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak yang berwenang,” tegas Hendri
Siklus pemeriksaan BPK melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil, hingga tindak lanjut rekomendasi.
Pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi merupakan bagian yang sangat penting untuk memastikan efektivitas pemeriksaan dan perbaikan tata kelola keuangan negara.
Pejabat yang menerima rekomendasi BPK wajib menyampaikan laporan tindak lanjut kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Workshop ini juga menggarisbawahi peran penting media dalam mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK.
Melalui pemberitaan yang mendalam dan berimbang, media dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
“Harapannya, dengan adanya pengawasan dari media, pemerintah daerah akan semakin terdorong untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sehingga dana negara dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat,” tutupnya. (dra)
