Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Terkait pemecatan enam mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Papua Barat, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren menyampaikan telah disikapi.
Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Pj Gubernur Papua Barat, Sekda Papua Barat, Ketua DPR-PB, Ketua Fraksi Otsus dan MRPB telah berkoordinasi.
Langkah yang diambil sesuai prosedur, dimana Pj Gubernur telah bertemu Kementerian Dalam Negeri sebagai penanggungjawab tertinggi IPDN. Selain itu Pj Gubernur juga sudah berkoordinasi dengan IPDN Jatinangor. MRPB sendiri telah melakukan pertemuan bersama orangtua dan mahasiswa yang dipecat.
Hal ini disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren melalui telepon selulernya kepada klikpapua.com, Jumat (16/9/2022).
MRPB sendiri menurut Maxsi, sedikit kesal dengan langkah yang diambil IPDN Jatinangor, karena pada saat pemecatan enam mahasiswa IPDN tidak ada informasi dari pihak IPDN. “Setidaknya harus ada informasi yang disampaikan Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” ungkapnya.
Setelah MRPB membangun komunikasi dengan BKD, kata Maxsi, BKD sendiri tidak mengetahui hal itu. “Kami kecewa adik-adik kita dipecat secara tidak terhormat,” tuturnya.
MRPB sendiri menunggu respon dari pihak IPDN. MRPB akan mengambil langkah bertemu Kementerian Dalam Negeri, untuk menyelamatkan anak-anak Papua yang saat ini dipecat. “Harapan kami kalau bisa anak-anak ini bisa dikembalikan untuk melanjutkan pendidikannya di IPDN,” tutupnya. (aa)
