MANOKWARI, KLIKPAPUA.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari resmi menetapkan 19 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada 2023, Senin (19/6/2023).
Rencana pembahasan 19 Raperda tersebut disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Manokwari Masa Sidang II Tahun 2023 tentang Penetapan Propemperda Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2023, di gedung DPRD Kabupaten Manokwari, Sore kamerin.
Bons Rumbruren, wakil ketua DPRD Manokwari mengatakan dari 19 Raperda, 9 Raperda merupakan Inisiatif DPRD Manokwari dari 9 Raperda itu 6 diantaranya adalah inisiatif baru. Sementara, 10 Raperda merupakan usulan dari eksekutif atau Pemkab Manokwari, 5 diantaranya adalah Raperda baru.
Masrawi Ariyanto, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Manokwari mengatakan, sejumlah Raperda Inisiatif DPRD yang diusulkan dari komisi-komisi maupun perorangan DPRD kabupaten Manokwari.
Dimana usulan tersebut merupakan Raperda baru yang belum pernah dibahas tapi juga di tahun sebelumnya yang belum sempat dibahas oleh pemerintah daerah bersama DPRD kabupaten Manokwari.
“Raperda yang dituangkan pada Propemperda Kabupaten Manokwari tahun 2023 yang kemudian dapat dibuatkan nota kesepakatan antara DPRD kabupaten Manokwari dan Bupati Manokwari untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang,” kata Masrawi
Disebutkan, daftar prioritas Raperda yang telah disepakati di Bapemperda terdiri dari 9 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD kabupaten Manokwari tahun 2023 yaitu
1. Raperda kabupaten Manokwari tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. (Lanjutatan, Komisi A)
2. Raperda kabupaten Manokwari tentang kesehatan ibu dan anak. (Baru, komisi A)
3. Raperda kabupaten Manokwari tentang transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten Manokwari. (Baru, komisi A)
4. Raperda kabupaten Manokwari tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. (Lanjutan, Komisi B)
5. Raperda kabupaten Manokwari tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Manokwari. (Baru, Komisi B)
6. Raperda kabupaten Manokwari tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (Baru, Komisi C)
7. Raperda kabupaten Manokwari tentang perlindungan hukum tenaga kerja lokal. (Lanjutan, perseorangan)
8. Raperda kabupaten Manokwari tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, (Baru, perseorangan) dan
9. Rancangan peraturan daerah kabupaten Manokwari tentang pembentukan Kota Manokwari. (Baru)
10 usulan Raperda Pemkab Manokwari tahun 2023 yaitu
1. Raperda kabupaten Manokwari tentang kesehatan ibu, bayi lahir bayi baru lahir, bayi dan anak di bawah usia 5 tahun. (Baru)
2. Raperda kabupaten Manokwari tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah. (Baru)
3. Raperda kabupaten Manokwari tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Manokwari 2021-2041. (Lama)
4. Raperda kabupaten Manokwari tentang pengendalian minuman beralkohol. (Lama)
5. Raperda kabupaten Manokwari tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. (Lama)
6. Raperda kabupaten Manokwari tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan persampahan. (Baru)
7. Raperda Kabupaten Manokwari tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kabupaten Manokwari nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. (Baru)
8. Raperda Kabupaten Manokwari tentang kebudayaan parawisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Manokwari. (Lama)
9. Raperda Kabupaten Manokwari tentang pemekaran 132 Kampung induk menjadi 270 Kampung pemekaran di 9 distrik, (Baru) dan
10. Raperda kabupaten Manokwari tentang retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing. (Lama)
“Dalam penyusunannya mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengesahan terkait hal tersebut maka dibutuhkan penetapan kebijakan daerah untuk menjadi pedoman yang legalitas untuk lebih memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga masyarakat Kabupaten Manokwari,” tutupnya. (dra)
