KAIMANA,KLIKPAPUA.com – Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) menggelar kegiatan Rembuk Stunting Tahun 2022 melibatkan Pimpinan OPD dan mitra terkait.
Kegiatan yang dilaksanakan di Café Belia dengan tema “Mewujudkan generasi Kaimana menjadi generasi bebas stunting untuk Kaimana yang lebih baik” ini, dibuka Wakil Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada.
Wakil Bupati yang juga selaku Ketua Percepatan Penanggulangan Stunting Kabupaten Kaimana dalam sambutannya mengatakan, persoalan stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional, yang tentu menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mendukung dan memastikan Kabupaten Kaimana bebas stunting.
Dikatakan, menurut WHO, batasan prevalensi stunting suatu wilayah sebesar 20 persen. Sementara secara nasional, prevalensi stunting menurun dari 37,2 persen menjadi 30.8 persen.
“Prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat berdasarkan data pemerintah provinsi tahun 2022 berada diatas angka nasional 26,2 persen atau diperkirakan 26.819 anak tersebar di masing-masing kabupaten. Sementara perkiraan jumlah stunting di Kabupaten Kaimana sebesar 21,1 persen atau 588 anak,” ungkapnya.
Wabup menyebut, ada 5 pilar pencegahan stunting yakni; peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan; peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif dari kementerian hingga pemerintah desa; peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
“Saya berharap rembuk pada hari ini dapat meningkatkan komitmen bersama dalam penurunan dan pencegahan stunting, serta semua pimpinan OPD, mitra pembangunan, Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita mengawal dan memotori agenda pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kaimana,” ujar Wabup.
Dalam kegiatan yang diselingi penandatanganan komitmen penanganan stunting ini juga, Hasbulla meminta agar seluruh perangkat daerah bersama stakeholder terkait untuk melakukan inovasi-inovasi agar upaya pemenuhan gizi masyarakat, utamanya bagi mereka yang rentan seperti ibu hamil dan anak Balita bisa tetap terpenuhi.
“Selanjutnya, saya juga minta di tingkat desa, bidan desa dan petugas gizi Puskesmas bersama-sama dengan kader desa untuk dapat bekerjasama. Demikian pula kepada Kepala Distrik agar dapat memfasilitasi dan mengkoordinir desa. Pastikan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa dapat terlaksana dengan baik dan teralokasi melalui dana transfer desa,” imbuhnya.(iw)
