KAIMANA,KLIKPAPUA.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaimana, Anton Markus Londa melalui Kasi Intel Ahmad Fahrudin mengatakan, pihaknya akan melakukan pendamping dan pengawasan proyek strategis tahun ini.
“tujuan dari pengawasan ini, untuk meminimalisir potensi penyelewengan dan memastikan proyek-proyek, baik fisik maupun nonfisik, dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di Kabupaten Kaimana,” kata Kasi Intel Kasi Ahmad Fahrudin seusai melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan, Kamis (6/6/2024).
Menurutnya, Kejari Kaimana memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan tugas ini, berdasarkan instruksi dari Jaksa Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Ketika Pemkab Kaimana telah menetapkan Surat Keputusan dan meminta pengajuan pendampingan dan pengawasan terhadap sejumlah proyek strategis daerah tahun 2024.
“Kami akan memilah proyek strategis mana yang akan dilakukan pendampingan serta pengawasan, jangan sampai terjadi konflik interest, karena tahun ini juga, kita akan memasuki momen pilkada,” ucapnya.
“Jadi tahun ini, Kejaksaan Negeri Kaimana berkomitmen untuk melakukan pendampingan dan pengawasan melalui Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS),” lanjut dia.
Jika ada indikasi penyelewengan, pihaknya akan mengambil tindakan hukum sesuai peraturan undang- undang yang berlaku. Pengawasan yang ketat ini bukan hanya untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hasil proyek sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Saya menghimbau kepada semua pihak, agar melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menjunjung tinggi integritas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Kabupaten Kaimana,” tutupnya. (lau)
