KAIMANA, KLIKPAPUA.com– Suasana sempat memanas di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, saat ratusan masyarakat adat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu pada Selasa (3/9/2024).
Mereka menyuarakan tuntutan agar hak-hak politik Orang Asli Papua (OAP) dijamin dan tidak diintervensi oleh pihak manapun.
Aksi damai ini diinisiasi oleh masyarakat adat yang merasa khawatir terhadap potensi pelanggaran hak-hak politik mereka.
Mereka meminta agar lembaga-lembaga terkait, termasuk Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), untuk lebih proaktif dalam melindungi hak-hak OAP.
Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak, yang turut hadir dalam aksi tersebut, menegaskan bahwa MRPB memiliki tugas untuk memperjuangkan hak-hak asli OAP.
“Arah dan tujuan otonomi khusus yang diberikan oleh negara adalah untuk memakmurkan Orang Asli Papua,” tegas Waprak.
Ia juga menekankan pentingnya persatuan dan perjuangan untuk menjaga hak-hak politik OAP.
“Kita perlu bersatu dan berjuang untuk membantu lembaga ini, supaya ke depan tidak ada lagi anak negeri yang menangis dan berteriak,” imbuhnya.
Waprak juga memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang mencoba untuk menghambat partisipasi politik OAP. “Siapa yang mencoba tipu-tipu untuk negeri ini, akan terkutuk untuk tanah dan Tuhan,” tegasnya.
Dalam orasinya, Waprak juga menyoroti pentingnya menjaga adat dan budaya OAP. “Adat tidak berpolitik, silahkan undang-undang negara berpolitik, karena adat adalah yang sesungguhnya,” tukasnya. (lau)
