FAKFAK,KLIKPAPUA.com– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak menggelar uji publik naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Fakfak, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai Dua Kampus STIA Asy-Syafi’iyah Fakfak itu dibuka Ketua Bapemperda DPRK Fakfak, Burhan Landupa. Forum ini diprakarsai Sekretariat DPRK Fakfak bersama STIA Asy-Syafi’iyah Fakfak sebagai tim penyusun naskah akademik. Tujuannya menjaring masukan, kritik, dan saran dari berbagai unsur masyarakat serta instansi terkait.
Burhan mengatakan, penyusunan Raperda ini dilatarbelakangi keprihatinan atas dampak sosial peredaran dan konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali di tengah masyarakat.
Menurut dia, regulasi tersebut tidak semata-mata membatasi aktivitas ekonomi, tetapi dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial untuk menjaga keselamatan generasi muda, keharmonisan keluarga, serta ketertiban dan keamanan daerah.
“Kita tidak dapat menutup mata terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan. Persoalan miras ini berkaitan langsung dengan ketertiban umum, kesehatan masyarakat, keselamatan, hingga perlindungan anak dan remaja,” kata Burhan.
Ia menambahkan, diperlukan instrumen hukum daerah yang memberikan kepastian hukum serta mengatur peredaran, penjualan, distribusi, pengawasan, dan pengendalian secara terukur dan bertanggung jawab.
Burhan menjelaskan, Raperda itu nantinya mengatur sejumlah hal, yakni perizinan, pembatasan lokasi penjualan, distribusi, batasan usia pembeli, pengawasan peredaran ilegal, sanksi yang proporsional, serta mekanisme penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Aturan tersebut diharapkan dapat diterapkan di lapangan dan tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas.
Burhan menegaskan, Bapemperda memegang prinsip partisipatif dalam proses legislasi ini. Ia menyebut uji publik bukan sekadar formalitas untuk memenuhi tahapan pembentukan peraturan daerah.
“Kami di Bapemperda tidak ingin perda ini lahir hanya dari pemikiran DPRK dan pemerintah saja. Perda yang baik, yang kuat, dan yang aplikatif harus dibangun melalui dialog, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat secara luas,” ujarnya.
Ia meminta tim penyusun dari STIA Asy-Syafi’iyah Fakfak mencatat cermat seluruh masukan dalam forum tersebut. Menurut dia, tidak boleh ada aspirasi masyarakat yang diabaikan tanpa kajian yang jelas agar Raperda memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat serta sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Fakfak.
Uji publik tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRK Fakfak dan perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bea Cukai Fakfak, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Fakfak. Hadir pula pimpinan perguruan tinggi, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pimpinan organisasi kepemudaan (OKP), serta unsur TNI dan Polri.
Di akhir arahannya, Burhan berharap naskah akademik dan Raperda dapat disempurnakan melalui uji publik ini dan segera dibahas pada tahap selanjutnya.
Ia berharap aturan tersebut menjadi solusi atas persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Fakfak, khususnya dalam menyelamatkan masa depan generasi muda. (wan)
