MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Papua Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) atau resistensi antimikroba di Manokwari, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi, sinergi, dan komitmen lintas sektor dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba.
Kepala BPOM Papua Barat, Agustince Werimon, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan meningkatkan pemahaman dan kapasitas tenaga kesehatan serta pemangku kepentingan dalam pengendalian resistensi antimikroba.
Kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung penggunaan antimikroba secara bijak dan bertanggung jawab agar resistensi tidak semakin meningkat.
Menurut Agustince, bimtek ditujukan kepada apoteker penanggung jawab dan apoteker yang melakukan pelayanan kefarmasian, baik di fasilitas milik pemerintah maupun swasta, yang mengelola antibiotik.
Dalam sesi FGD, Agustince memaparkan kondisi terkini peredaran antibiotik tanpa resep di Papua Barat. Ia menyebutkan, peredaran antibiotik tanpa resep di Papua Barat berada pada zona biru dengan angka sekitar 70 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang berkisar 60 persen.
“Artinya, peredaran obat antibiotik tanpa resep masih tinggi di Papua Barat,” ujarnya.
Ia menambahkan, dari 36 apotek yang diperiksa di Manokwari, 31 apotek masih memberikan antibiotik tanpa resep. Kondisi serupa, kata dia, juga ditemukan di kabupaten lain.
Karena itu, BPOM Papua Barat meminta pemerintah daerah serta organisasi profesi apoteker, baik tingkat cabang maupun daerah, berkomitmen bersama menekan peredaran antibiotik tanpa resep yang memicu resistensi.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Marthen L. Kocu, yang membacakan sambutan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyatakan kolaborasi BPOM dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar pengendalian resistensi antimikroba berjalan optimal.
Dalam sambutan tersebut, Gubernur menjelaskan, resistensi antimikroba terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit berubah sehingga tidak lagi merespons obat antimikroba secara efektif.
Kondisi ini membuat infeksi lebih sulit diobati, meningkatkan risiko komplikasi, memperpanjang masa perawatan, dan menambah biaya pelayanan kesehatan. Resistensi antimikroba bahkan dapat menyebabkan kematian.
Gubernur menegaskan, pengendalian resistensi antimikroba tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Upaya ini membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, apotek, dan sarana distribusi obat, hingga sektor peternakan, pertanian, lingkungan, dunia pendidikan, dan masyarakat.
“Kita tidak boleh menganggap resistensi antimikroba sebagai persoalan yang hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan. Ini adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya
Gubernur menilai kesadaran masyarakat menggunakan obat secara bijak, kepatuhan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap standar pelayanan, serta pengawasan pemerintah terhadap peredaran obat merupakan bagian penting dari keberhasilan pengendalian AMR.
“Mari kita bangun komitmen bersama untuk menjaga efektivitas obat antimikroba agar tetap dapat digunakan untuk menyelamatkan kehidupan manusia, baik bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang,” ucapnya. (red)
