Di selatan Kabupaten Manokwari, berdiri sebuah kantor yang kini menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat di dua provinsi, satu kota, dan dua belas kabupaten di bagian barat Tanah Papua.
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang diresmikan pada 3 November 2025, bukan sekadar gedung pemerintahan. Ia adalah jangkar kepercayaan, jembatan akses, sekaligus pengawal stabilitas keuangan di wilayah yang luas dan beragam ini .
Dipimpin oleh Budi Rahman, kantor ini memikul beban sekaligus kehormatan mengawasi, membina, dan mengembangkan seluruh sektor jasa keuangan — dari perbankan, pasar modal, hingga lembaga pembiayaan — di wilayah yang membentang dari Manokwari hingga Fakfak, dari Sorong hingga Pegunungan Arfak.
(kiri) Budi Rahman, Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya saat menyampaikan materi dalam jurnalistik update di Manokwari. (Foto: Elyas/klikpapua)
Tugasnya berat, tantangannya unik, namun tujuannya sederhana, memastikan setiap warga Papua dapat mengakses layanan keuangan, memanfaatkannya untuk kemajuan, dan terlindungi dari bahaya .
Hadir Lebih Dekat, Melayani Lebih Luas
Sebelum kehadiran kantor ini, pengawasan dan pelayanan OJK dilakukan dari jauh. Kini, masyarakat Manokwari, Ransiki, Anggi, Bintuni, Wondama, Kaimana, Fakfak, hingga Sorong Raya tidak perlu menempuh perjalanan berjam-jam atau bahkan menyeberang pulau untuk menyampaikan aspirasi. OJK kini hadir di tengah-tengah mereka .
Kehadiran ini bukan sekadar soal jarak. Ini soal kehadiran hati. Di wilayah yang banyak berupa kepulauan, pegunungan, dan pedalaman, di mana sinyal seluler kadang sulit dijangkau dan jalan belum semuanya mulus, OJK menempuh jalan sendiri.
Melalui program Laku Pandai, OJK mendorong perbankan menunjuk warga setempat sebagai agen layanan keuangan. Cukup dengan sinyal seluler 2G saja, warga sudah bisa menabung, menarik uang, atau menerima kiriman tanpa harus turun ke kota.
“Laku Pandai adalah jawaban untuk daerah yang tidak memiliki kantor cabang bank. Warga tidak perlu berjalan berjam-jam hanya untuk menyetor uang hasil kebun,” ujar Budi Rahman.
Hingga pertengahan 2026, upaya ini mulai membuahkan hasil. Tingkat inklusi keuangan — persentase masyarakat yang memiliki akses layanan keuangan — di Papua Barat sudah mencapai 86,75 persen.
Namun di sisi lain, tingkat literasi keuangan — pemahaman masyarakat tentang cara menggunakan layanan tersebut dengan bijak — baru mencapai 41,60 persen.
Kesenjangan hampir 45 poin ini menjadi pengingat akses sudah terbuka, tetapi pemahaman masih harus ditumbuhkan.
Menumbuhkan Modal, Menggerakkan Ekonomi Nyata
Perbankan menjadi tulang punggung keuangan di wilayah ini, menguasai sekitar 98 persen aset, kredit, dan dana pihak ketiga. Hingga Juni 2026, total kredit yang disalurkan perbankan mencapai Rp18,84 triliun, di mana porsi kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp5,39 triliun atau setara 28,59 persen dari total penyaluran .
Angka itu bukan sekadar statistik. Ia mewakili modal bagi petani pala di Fakfak, nelayan di Teluk Bintuni, pengrajin di Manokwari, dan pedagang di Sorong.
OJK mendorong perbankan tidak hanya menyalurkan kredit, tetapi memastikan dananya menyentuh sektor riil — perdagangan hasil alam, pertanian, perikanan, pariwisata — sehingga tumbuhnya ekonomi terasa langsung di meja makan warga .
Pengembangan komoditas pala di Fakfak menjadi salah satu contoh nyata. OJK mendorong perbankan membuka akses pembiayaan bagi petani dan pengusaha pengolahan pala, membangun rantai nilai dari kebun hingga pasar ekspor. Ini bukan sekadar soal untung-rugi, melainkan membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis kekayaan alam yang dimilikinya.
Sementara itu, perbankan syariah juga tumbuh pesat. Aset perbankan syariah telah mencapai Rp558,86 miliar, pembiayaan tumbuh 10,74 persen, dan dana pihak ketiga naik 8,42 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan mereka, dan OJK terus mendorong agar pertumbuhan ini makin menyentuh lapisan terbawah .
Melindungi Masyarakat dari Jeratan Keuangan Ilegal
Di tengah kemajuan, ancaman juga datang. Sepanjang Januari–Juni 2026, OJK menerima 77 laporan aktivitas keuangan ilegal — 72 berupa pinjaman online ilegal dan 5 investasi bodong. Angka ini belum mencerminkan seluruh kenyataan, karena banyak korban yang belum berani melapor.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre, sejak November 2024 hingga Juli 2026 tercatat 1.033 laporan penipuan transaksi keuangan dari kedua provinsi. Ini peringatan keras, semakin terbuka akses keuangan, semakin tajam pula perlindungan yang harus disiapkan .
OJK merespons dengan edukasi yang turun ke kampung-kampung, ke sekolah-sekolah, ke pasar-pasar. Melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), sepanjang Januari–Juli 2026 telah digelar 70 kegiatan yang menjangkau lebih dari 400.000 peserta — pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, pekerja, hingga aparat kampung.
Kegiatan ini tidak sekadar memberi tahu mana yang ilegal dan mana yang sah. Lebih dari itu, menanamkan kepercayaan diri, bahwa warga Papua mampu mengelola keuangannya sendiri, tidak perlu tergoda janji manis yang tak masuk akal, dan berani melapor jika menjadi korban.
Membangun Generasi Cerdas Keuangan
Perubahan paling mendasar terjadi di kalangan muda. OJK Goes to School kini rutin masuk ke SMP dan SMA di daerah seperti Anggi, Pegunungan Arfak, dan Wasior, Teluk Wondama. Di ruang kelas, para siswa belajar menabung, membedakan kebutuhan dan keinginan, mengenali ciri-ciri penipuan, serta memahami bahwa keuangan bukan sekadar soal uang, melainkan soal masa depan.
“Pemahaman keuangan adalah keterampilan hidup. Jika sejak muda mereka terbiasa menabung dan berpikir sebelum meminjam, mereka tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga keluarganya dan lingkungannya,” kata Ferdian Ario, perwakilan OJK di kegiatan tersebut.
Minat masyarakat terhadap pasar modal juga melonjak. Jumlah rekening investasi tumbuh 53,33 persen dalam setahun, mencapai 54.265 rekening pada pertengahan 2026. Ini menunjukkan warga Papua tidak hanya menyimpan uang, tetapi mulai berani menjadi pemilik bagian dari perusahaan-perusahaan di negeri ini.
Di Persimpangan Jalan
Kini, OJK Papua Barat berdiri di persimpangan jalan. Tugasnya bukan lagi sekadar mengawasi bank agar tidak bangkrut, melainkan memastikan kebangkrutan tidak terjadi pada harapan warga.
Tantangannya tetap banyak, konektivitas yang belum merata, kesenjangan antara yang paham dan yang belum, serta kehadiran kejahatan keuangan yang makin canggih .
Namun langkahnya tidak berhenti. Setiap minggu ada kegiatan di kampung, setiap bulan ada pertemuan dengan pelaku usaha, setiap triwulan ada evaluasi bersama pemerintah daerah.
OJK tidak bekerja sendiri — ia berjalan berdampingan dengan Pemprov, Pemkab, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda bahkan media.
Bagi warga Papua Barat dan Papua Barat Daya, OJK bukan lagi sekadar lembaga negara. Ia menjadi teman yang mengingatkan saat hendak tergelincir, jembatan saat ingin maju, dan penopang saat ekonomi terguncang.
Di tangan-tangan pemuda yang kini belajar menabung, di tangan petani yang mendapat modal, di tangan ibu-ibu yang terlindungi dari pinjaman jahat — di sanalah sesungguhnya OJK bekerja.
Dan di sanalah letak harapannya, bahwa suatu hari nanti, kemajuan ekonomi di Tanah Papua, terutama di kepala burung tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam, di mana warga dapat mengelola sendiri, untuk kesejahteraannya.(*)
