MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Penyerahan antibiotik tanpa resep dokter di Papua Barat masih tinggi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Papua Barat mencatat angkanya mencapai 78,95 persen hingga triwulan II (TW II) 2026.
Data tersebut disampaikan Kepala BPOM Papua Barat, Agustince Werimon di Manokwari, Kamis (12/11/2026).
Dikatakan, angka tersebut naik dibandingkan 2025 yang sebesar 72,04 persen. Pada 2024, persentasenya tercatat 84,96 persen. Sebagai pembanding, rerata nasional penyerahan antibiotik tanpa resep dokter berada di angka 63,75 persen.
“Artinya, peredaran obat antibiotik tanpa resep masih tinggi di Papua Barat,” ujar Agustince.
Pada TW II 2026, dari 78,95 persen antibiotik yang diserahkan tanpa resep dokter, bahan aktif terbanyak antara lain amoksisilin, ampisilin, dan tetrasiklin. Antibiotik tergolong obat keras yang penggunaannya wajib disertai resep dokter.
Dijelaskan Agustince data pengelolaan antibiotik di fasilitas pelayanan kefarmasian di enam kabupaten pada 2026. Seluruh penyerahan antibiotik tanpa resep dokter ditemukan di apotek. Di puskesmas, rumah sakit, dan klinik, jumlahnya nihil.
Di Kabupaten Manokwari, dari 36 apotek yang diperiksa, 31 apotek menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter dengan jumlah 17.455 satuan terkecil.
Di Kabupaten Manokwari Selatan, 4 dari 6 apotek yang diperiksa menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter sebanyak 3.182 satuan terkecil.
Di Kabupaten Teluk Bintuni, 2 dari 6 apotek yang diperiksa menyerahkan 210 satuan terkecil.
Di Kabupaten Fakfak, 2 apotek yang diperiksa seluruhnya menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter sebanyak 180 satuan terkecil.
Di Kabupaten Kaimana, 1 dari 4 apotek yang diperiksa menyerahkan 30 satuan terkecil.
Di Kabupaten Teluk Wondama, 1 dari 2 apotek yang diperiksa menyerahkan 10 satuan terkecil, yakni metronidazol 500 miligram.
Dia juga mencatat persentase kehadiran apoteker di apotek di wilayah kerja Balai POM di Manokwari sebesar 77,19 persen.
Dalam paparannya, BPOM menyebut pembelian antibiotik tanpa resep dokter atau tanpa diagnosis yang jelas sebagai salah satu faktor pemicu AMR. Faktor lain meliputi pembelian antibiotik secara daring, peresepan yang tidak rasional, penggunaan antibiotik yang tidak sesuai anjuran dokter, dan peredaran obat substandar atau palsu.
Dijelaskan, AMR adalah kondisi saat mikroorganisme mampu bertahan terhadap dosis terapi obat antimikroba. Akibatnya, efektivitas obat menurun, risiko penyebaran penyakit meningkat, dan kondisi pasien dapat memburuk hingga berujung kematian.
Agustince juga mengungkap sejumlah tantangan pengawasan, antara lain praktik panel dalam penjualan antibiotik di apotek, praktik mandiri tenaga kesehatan yang menyerahkan antibiotik tidak sesuai ketentuan, serta kebocoran antibiotik dari sarana pelayanan yang dijual bebas, dijual daring, atau disalurkan ke jalur yang tidak berhak.
Untuk menekan peredaran tersebut, BPOM Papua Barat menjalankan program pengendalian AMR, di antaranya pengawasan sarana pelayanan kefarmasian, pemeriksaan bersama, bimbingan teknis, advokasi lintas sektor, dan edukasi masyarakat. Pada 2026, advokasi dilakukan di Kabupaten Fakfak dan Teluk Wondama, sedangkan bimbingan teknis digelar di Fakfak.
Ia juga meminta pemerintah daerah memperkuat regulasi, antara lain dengan menerbitkan surat edaran tentang penggunaan antibiotik, serta berkolaborasi dalam pengawasan peredaran antibiotik di daerah. (dra)
