Pelindo Regional 4 dan Kejati Papua Barat Perkuat Tata Kelola Pelabuhan melalui Kerja Sama Hukum  

0

Perjanjian di bidang perdata dan tata usaha negara ini sejalan dengan Asta Cita ketujuh Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan reformasi hukum dan birokrasi.

MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha Negara, Jumat (20/11/2026).
Dalam perjanjian tersebut, Pelindo diwakili Executive Director 4 Akhirman dan Kejati Papua Barat diwakili Kepala Kejaksaan Tinggi I Putu Gede Astawa.
PKS yang berlaku dua tahun ini mencakup bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan, pendapat dan pendampingan hukum, audit hukum, serta pemulihan dan penyelamatan aset. Penandatanganannya berlangsung dalam satu rangkaian kegiatan kerja sama Pelindo dengan Kejati Papua, Kejati Papua Barat, dan Kejati Kalimantan Utara.
Sinergi ini sejalan dengan Asta Cita ketujuh Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda reformasi hukum dan birokrasi. Rencana Kerja Pemerintah 2026 juga menempatkan penguatan penegakan hukum dan tata kelola BUMN dalam Prioritas Nasional 7.
 General Manager Pelindo Regional 4 Manokwari, Nasib Sihombing mengatakan: “Bagi Pelindo Manokwari, kerja sama ini membantu kami mengenali risiko hukum lebih awal dan mengambil keputusan dengan dasar yang jelas. Dengan begitu, kami dapat menjaga aset perusahaan dan mendukung kelancaran layanan pelabuhan.”

Melalui PKS tersebut, KejaksaanselakuJaksaPengacara Negara (JPN) akanmemberikanbantuanhukum, baiksecaralitigasimaupunnonlitigasi, pertimbanganhukumberupa legal opinion, legal assistance, dan legal audit, sertatindakanhukumlainnyamelaluinegosiasi, mediasi, dan fasilitasi.
Ruang lingkupkerjasama juga mencakuppengamanan dan pemulihanaset negara, penyelesaianpiutang, pendampinganhukumkegiatan dan proyekstrategis, mitigasirisikohukum, pencegahankorupsi, sertapeningkatankompetensisumberdayamanusia.
Perjanjiankerjasama yang berlakuselamaduatahunsejakditandatanganiinisekaligusmenegaskankomitmen Pelindo Regional 4 dalammenerapkanprinsip Good Corporate Governance (GCG), memperkuatkepastianhukum, sertamewujudkanoperasionalkepelabuhanan yang profesional, transparan, dan berintegritas. (rls)

TINGGALKAN KOMENTAR

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses