MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– PT Pertamina Patra Niaga mencatat kuota minyak tanah bersubsidi untuk tujuh kabupaten di Provinsi Papua Barat pada 2026 mengalami penambahan sebanyak 2.066 kiloliter (KL), sehingga total alokasi mencapai 27.182 KL.
Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Papua Barat, Ahmad Sofyan Halim, mengatakan penambahan kuota tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan energi rumah tangga di Papua Barat yang tingkat konsumsi minyak tanahnya masih sangat tinggi.
“Tingkat konsumsi minyak tanah di Papua Barat lebih tinggi dibanding liquified petroleum gas (LPG) yang kurang lebih hanya lima persen,” kata Sofyan di Manokwari, Selasa (19/5/2026).
Ia menjelaskan, alokasi minyak tanah bersubsidi terbesar diberikan kepada Kabupaten Manokwari sebanyak 11.469 KL, disusul Fakfak 5.908 KL, Teluk Bintuni 3.626 KL, Kaimana 2.800 KL, Manokwari Selatan 1.429 KL, Teluk Wondama 1.274 KL, dan Pegunungan Arfak 676 KL.
Menurut Sofyan, realisasi penyaluran minyak tanah kepada masyarakat sejak Januari hingga April 2026 telah mencapai 7.898 KL atau sekitar 29 persen dari total kuota yang dialokasikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Apabila tingkat konsumsinya masih sama, maka prognosa realisasi tahun 2026 sebanyak 92 persen. Artinya, stok minyak tanah di Papua Barat masih surplus,” ujarnya.
Selain memastikan ketersediaan stok, Pertamina juga menyiapkan skenario mitigasi apabila terjadi kelangkaan LPG akibat ketegangan geopolitik global yang berpotensi memengaruhi pasokan energi.
Sofyan mengatakan, skenario peralihan sementara penggunaan minyak tanah sebagai pengganti LPG difokuskan pada wilayah dengan tingkat konsumsi tertinggi, seperti Manokwari, Fakfak, dan Teluk Bintuni.
“Kami sudah menghitung prognosa mitigasi peralihan dalam periode tiga bulan ke depan sebanyak 421 kiloliter,” katanya.
Ia menegaskan Pertamina terus berupaya menjaga distribusi energi bersubsidi agar kebutuhan masyarakat di Papua Barat tetap terpenuhi secara optimal. (dra)
