MANSEL,KLIKPAPUA.com– Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2027 di Gedung Serba Guna (GSG) Petrus Abreso, Senin (4/5/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Akselerasi pelayanan dasar berkualitas dan transformasi tata kelola pemerintahan untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi dalam koridor otonomi khusus.”
Bupati Mansel, Bernard Mandacan, dalam sambutannya menegaskan bahwa setiap langkah pembangunan daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan harus benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat kita. Ini bukan slogan, tetapi panggilan untuk bergerak bersama dengan visi jelas dan terarah,” ujarnya.
Ia menekankan, arah pembangunan Kabupaten Mansel tahun 2027 harus selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat serta agenda pembangunan nasional.
Menurutnya, terdapat lima prioritas pembangunan provinsi yang menjadi pedoman daerah, yakni peningkatan akses dan kualitas layanan dasar secara merata dan inklusif, percepatan penurunan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan dan hilirisasi ekonomi lokal berbasis sektor unggulan, peningkatan kesempatan kerja melalui penguatan UMKM dan kewirausahaan, serta pengurangan ketimpangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas dasar.
Bernard menjelaskan, tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RKPD yang tetap berpedoman pada visi RPJMD Kabupaten Manokwari Selatan 2025–2029, yakni “Terwujudnya Manokwari Selatan yang Harmonis, Beradab, Adil, Mandiri, dan Sejahtera.”
Karena itu, ia meminta penyusunan RKPD dilakukan secara cermat, terintegrasi, terukur, transparan, dan tepat sasaran agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan menyalurkan gagasan dan ide terbaik, memperkuat komitmen, serta memastikan setiap keputusan benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak terlepas dari arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Pemerintah pusat melalui delapan prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029 telah menetapkan arah pembangunan, antara lain memperkokoh ideologi Pancasila, memperkuat sistem hukum dan pertahanan, mempercepat pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Musrenbang ini bukan hanya forum kedaerahan, tetapi bagian penting dari perencanaan pembangunan nasional,” tegasnya.
Selain membahas RKPD, Musrenbang juga dirangkaikan dengan pembahasan usulan program dana otonomi khusus sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Menurut Bernard, pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai regulasi sebagai acuan dalam perencanaan hingga pengawasan pengelolaan dana Otsus.
“Tujuannya agar dana Otsus tepat sasaran, efektif, efisien, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua. Semangat Otonomi Khusus harus diwujudkan dalam program-program yang mempercepat peningkatankesejahteraan,” pungkasnya. (aco/red)
