JAKARTA,KLIKPAPUA.com – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, mengakui adanya potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Hal ini dipicu lonjakan harga avtur serta dinamika geopolitik di Timur Tengah yang berimbas pada jalur penerbangan jemaah haji Indonesia.
“Potensi tambahan biaya memang ada. Misalkan hari ini avtur sudah naik, walaupun kami sudah berkontrak dengan maskapai penerbangan beberapa bulan lalu. Kemungkinan naik itu karena jalurnya berbeda dan otomatis memerlukan tambahan waktu terbang,” ujar Gus Irfan di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan, penerbangan haji Indonesia umumnya dilakukan secara langsung. Namun, konflik di Timur Tengah berpotensi memaksa pengalihan rute ke jalur selatan melalui Samudra Hindia dan Afrika Timur. Perubahan ini akan menambah durasi penerbangan sekaligus konsumsi bahan bakar.
Meski demikian, Gus Irfan menegaskan pemerintah berupaya keras agar tambahan biaya tidak dibebankan kepada jemaah.
“InsyaAllah kita akan berusaha keras tidak perlu menambah biaya ke jemaah. Kita upayakan sumber-sumber lain yang mungkin masih bisa kita gunakan,” katanya.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menambahkan pembengkakan biaya haji akibat kenaikan avtur dan fluktuasi kurs rupiah bisa mencapai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun.
Ia berharap pemerintah menutup selisih biaya melalui dukungan APBN atau sumber pendanaan lain.
Biaya haji reguler tahun 2026 sebelumnya ditetapkan rata-rata Rp54,1 juta per jemaah, turun dari Rp55,4 juta pada 2025. Namun, tekanan biaya dari harga avtur dan kurs rupiah yang kini menembus Rp17.000 per dolar AS berpotensi menambah beban operasional.
Gus Irfan menegaskan keselamatan dan keamanan jemaah tetap menjadi prioritas utama. “Seperti amanat Presiden, keselamatan dan keamanan jemaah haji menjadi pertimbangan paling utama. Karena itu kita melakukan mitigasi berbagai kemungkinan,” ujarnya.(red)
