BNN dan komando baru dalam perang melawan narkoba

JAKARTA– Pelantikan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 25 Agustus 2025 menandai babak baru dalam upaya bangsa melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Momentum ini tidak sekadar rotasi jabatan di tubuh institusi penegak hukum, melainkan sebuah titik balik strategis yang diharapkan mampu mengubah arah kebijakan nasional menjadi lebih kokoh dan relevan dengan kompleksitas ancaman narkoba yang terus berkembang, baik di dalam negeri maupun di level transnasional.

Penunjukan Suyudi Ario Seto yang dikenal berpengalaman dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan terorganisir memberi keyakinan bahwa BNN ke depan dapat lebih tegas, transparan, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya.

Tugas BNN sendiri memiliki landasan hukum yang jelas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di dalamnya ditegaskan bahwa lembaga ini berperan sentral, tidak hanya dalam pemberantasan dan penyelidikan tindak pidana narkotika, tetapi juga dalam pencegahan serta rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan.

Peran yang begitu luas ini menuntut seorang pemimpin dengan kapasitas besar dalam mengintegrasikan berbagai pendekatan, mulai dari aspek hukum, kesehatan, sosial, hingga ekonomi.

Kehadiran Suyudi dengan rekam jejak yang solid diyakini akan mampu membawa sinergi tersebut ke dalam langkah konkret yang memperkuat supremasi hukum, sekaligus mengedepankan pendekatan yang humanis.

Fenomena narkotika sejatinya tidak bisa dilihat semata sebagai tindak kriminal. Ia adalah masalah multidimensional yang menjerat generasi muda, melemahkan produktivitas bangsa, serta merusak sendi-sendi kesehatan dan sosial masyarakat.

Karena itu, BNN sejak lama menekankan strategi empat pilar, yakni soft power, hard power, smart power, dan cooperation.

Pendekatan ini penting karena memberi keseimbangan antara tindakan tegas dalam penindakan dengan upaya preventif, edukatif, dan kolaboratif.

Soft power menekankan edukasi dan pencegahan melalui keluarga, sekolah, dan komunitas. Hard power menegaskan peran aparat dalam penindakan hukum terhadap jaringan peredaran gelap.

Smart power mendorong penggunaan teknologi dan data intelijen yang lebih canggih untuk memetakan pola jaringan narkotika lintas wilayah.

Sementara cooperation memperkuat kerja sama, baik di tingkat nasional dengan lintas kementerian maupun di level internasional dengan lembaga sejenis di negara lain.

Lintas sektor

Strategi sekuat apa pun tidak akan berarti, tanpa koordinasi yang efektif lintas sektor. Pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan oleh BNN seorang diri.

Aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, bahkan komunitas berbasis keluarga memiliki peran krusial dalam membangun daya tahan sosial terhadap narkoba.

Keterlibatan semua pihak ini bukan hanya soal teknis, melainkan juga soal tata kelola pemerintahan yang baik.

Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus menjadi fondasi, sehingga masyarakat dapat percaya bahwa perang melawan narkoba dijalankan bukan semata untuk gagah-gagahan penindakan, melainkan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan generasi.

Kepemimpinan Suyudi juga membawa harapan besar pada modernisasi BNN. Di era globalisasi dan digitalisasi, jaringan narkotika menggunakan pola yang semakin canggih, mulai dari transaksi berbasis kripto, hingga pengiriman lintas negara, dengan cara-cara yang sulit dilacak.

BNN perlu bertransformasi menjadi lembaga yang adaptif, berbasis teknologi, dan responsif terhadap perubahan dinamika kejahatan.

Modernisasi ini mencakup penguatan kapasitas intelijen narkotika, pemanfaatan teknologi big data dan akal imitasi (AI) dalam pemetaan jaringan, serta penguatan kerja sama internasional dalam menutup celah peredaran transnasional.

Suyudi, dengan pengalaman panjangnya di kepolisian, memiliki modal kepemimpinan untuk menavigasi perubahan ini.

Meskipun demikian, hal yang tidak kalah penting adalah dimensi humanis dalam penanganan korban penyalahgunaan.

Penyalahguna narkotika tidak bisa semuanya diperlakukan sebagai pelaku kriminal. Sebagian besar adalah korban yang terjebak lingkaran kecanduan dan membutuhkan rehabilitasi yang terintegrasi antara aspek medis, psikologis, dan sosial.

Di sinilah momentum baru BNN di bawah Suyudi dapat memperkuat program rehabilitasi, bekerja sama dengan kementerian kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas berbasis keluarga.

Pendekatan humanis ini akan semakin memperkuat citra BNN sebagai lembaga yang tidak hanya keras dalam menindak, tetapi juga tulus dalam menyelamatkan.

Kesempatan emas

Perang melawan narkoba memang panjang, melelahkan, dan penuh tantangan, namun momentum pelantikan ini harus dimaknai sebagai kesempatan emas untuk memperkuat ketahanan bangsa.

Dukungan dari dunia hukum, masyarakat sipil, media, serta generasi muda akan menjadi faktor kunci dalam memastikan strategi pemberantasan narkotika benar-benar berjalan efektif.

Tanpa dukungan publik, sekeras apa pun kebijakan, tidak akan mampu menembus lapisan terdalam dari masalah ini.

Tetapi dengan partisipasi kolektif, perang melawan narkoba bisa dimenangkan sedikit demi sedikit.

Pada akhirnya, pelantikan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan sebuah momentum nasional.

Momentum untuk menegaskan kembali komitmen bahwa Indonesia serius menjaga generasi mudanya dari jeratan narkotika.

Momentum untuk mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, teknologi, dan kemanusiaan ke dalam sebuah strategi besar yang menyelamatkan bangsa.

Momentum untuk membangun BNN yang lebih modern, profesional, dan dipercaya publik, dan momentum untuk membuktikan bahwa perang melawan narkoba bukan hanya tugas lembaga, tetapi misi bersama seluruh rakyat Indonesia.

Harapan akan arah kebijakan yang jelas, kepemimpinan yang kuat, dan dukungan kolektif, membawa bangsa ini memiliki peluang besar untuk benar-benar memenangkan pertarungan melawan narkotika. Inilah upaya nyata untuk menjaga masa depan, dan memperkuat ketahanan nasional.(ANTARA)

*) Hendra Ferdiansyah, SH adalah advokat dan founder HR Law Firm