MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu-isu politik yang berpotensi memicu gangguan keamanan di daerah.
Menurut Dominggus, menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah merupakan tanggung jawab bersama, terutama dalam menghadapi dinamika sosial politik yang terjadi di Papua.
“Saya selaku gubernur dan juga Kepala Suku Besar Arfak mengingatkan semua elemen masyarakat agar tetap menjaga keamanan, jangan mudah terprovokasi isu politik yang bisa memecah belah persatuan,” kata Dominggus di Manokwari, Kamis (28/8/2025).
Ia menekankan, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah sebaiknya disampaikan melalui jalur yang sah, bukan dengan aksi anarkis.
Pemerintah, kata dia, tidak pernah melarang masyarakat menyampaikan aspirasi, namun harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Pemerintah tidak melarang demo, tapi ada mekanismenya. Silakan menyampaikan aspirasi, asalkan tertib, aman, dan tidak mengganggu hak masyarakat lain,” ujarnya.
Dominggus juga mengingatkan setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum wajib berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar mendapat pengawalan.
Koordinator aksi pun harus bertanggung jawab memastikan jalannya unjuk rasa tetap damai.
Ia mencontohkan peristiwa kerusuhan di sejumlah daerah Papua pada 19 Agustus 2019, yang berawal dari aksi protes atas ucapan bernuansa rasisme.
Saat itu, situasi dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menggiring keadaan menjadi ricuh demi kepentingan terselubung.
“Ada pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan dengan memanfaatkan aksi masyarakat. Karena itu, saya minta semua elemen tetap tenang dan tidak terprovokasi,” tegasnya.
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu aksi protes di Kota Sorong, Papua Barat Daya, berujung ricuh setelah pemindahan empat tahanan politik (tapol) ke Makassar, Sulawesi Selatan. (dra)
