MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, resmi meluncurkan program Kartu Papua Barat Sehat dalam rangkaian Musrenbang RKPD 2026 dan Otonomi Khusus (Otsus) 2025 di Hotel Aston Niu Manokwari, Rabu (14/5/2025).
Program ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP) yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Kartu Papua Barat Sehat hadir untuk melengkapi layanan BPJS, terutama pada pembiayaan layanan kesehatan yang tidak ter-cover oleh BPJS,” ujar Gubernur
Ia menjelaskan, dalam praktiknya, terdapat sejumlah layanan kesehatan yang belum dijamin oleh BPJS, seperti kebutuhan rujukan ke luar daerah dan pengadaan obat-obatan tertentu.
Melalui kartu ini, pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses pelayanan kesehatan, khususnya OAP.
“Intinya, kartu ini untuk meng-cover kekurangan dari layanan BPJS. Kita anggarkan secara khusus dan bekerja sama dengan BPJS agar pelaksanaannya berjalan efisien,” tambahnya.
Gubernur juga menyebutkan bahwa sekitar 98 persen penduduk Papua Barat telah terdaftar dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
Namun, program tambahan ini menyasar kelompok masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan di luar skema reguler, terutama masyarakat adat Papua yang tidak memiliki akses jaminan dari instansi, seperti ASN, TNI/Polri, atau karyawan swasta.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, menyampaikan bahwa Kartu Papua Barat Sehat diperuntukkan bagi OAP yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang sudah aktif dalam kepesertaan BPJS.
“Pemprov Papua Barat sudah membayar iuran PBI dan PBPU bagi OAP. Dengan begitu, kita sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC),” ujar dr. Alwan.
Menurutnya, terdapat sekitar 11 layanan kesehatan yang belum ditanggung oleh BPJS. Semua layanan tersebut akan diakomodasi melalui Kartu Papua Barat Sehat.
Sebagai contoh, Kabupaten Fakfak menjadi salah satu daerah yang telah menerapkan pelayanan kesehatan gratis bagi OAP lebih dahulu.
Untuk mendukung implementasi program ini, Pemprov Papua Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar dari dana Otsus untuk membiayai sekitar 30 ribu jiwa OAP yang menjadi penerima manfaat.
“Dana ini bersumber dari Otsus dan ditujukan khusus untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan tambahan bagi OAP,” pungkasnya. (dra)
