Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak.
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak, angkat bicara terkait pernyataan kontroversial yang memuat narasi soal bentuk gerakan separatis dengan mengklaim berdirinya Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).
“Sebenarnya statemen ini menurut saya bertentangan dengan demokrasi yang ada di negara ini, dan tolong statement tersebut agar diklarifikasi kembali oleh pihak yang berwajib, agar tidak mempengaruhi situasi keamanan dan kenyamanan politik di wilayah Papua Barat. Oleh masyarakat adat yang ada di Papua Barat sebagai lembaga MRPB dan lembaga kultur yang ada meminta agar hal-hal seperti ini perlu dilihat dan dicerna dengan baik, sehingga tidak berdampak kepada masyarakat kecil yang sebenarnya tidak tau tentang bagaimana peran teman-teman yang melakukan pernyataan-pernyataan di media seperti yang dilakukan di wilayah Sorong beberapa hari ini,” terangnya, Senin (21/4/2025) di Manokwari.
Dalam kesempatan ini, ia meminta kepada pihak yang berwajib, dapat melihat baik dalam pernyataan kelompok tersebut karena menurutnya Papua ini besar terdiri dari 6 provinsi. “Hari ini saya melihat nama Papua Barat dibawa-bawa ke sana lagi, untuk itu ini perlu menjadi perhatian sekali dan saya beranggapan bahwa pernyataan yang ada di Papua Barat Daya itu jangan sampai mempengaruhi kita yang ada di Papua Barat, karena Papua Barat hari ini baik sekali, sama-sama kita bangun daerah, kita juga merasa bahwa sudah ada dalam zona yang damai dan aman,” tururnya.
“Jadi bagi saya saudara-saudaraku yang mungkin juga menyampaikan pernyataan di Sorong, saya minta maaf untuk mengklarifikasi ini supaya tolong diperhatikan baik-baik kalau ada hal-hal prinsip yang berkaitan dengan politik yang diluar dari kepentingan baik orang Papua yang duduk satu meja dan kita bicara bersama-sama, ini tidak perlu membuat pernyataan-pernyataan sepihak yang nanti mempengaruhi masyarakat setempat apalagi masyarakat di Papua Barat “Jangan”. Saya inginkan masyarakat Papua secara utuh bisa aman,” sambugnya.
Ia menambahkan, diperlukan demokrasi yang baik, karena negara ini adalah negara demokrasi dan jika ada keperluan agar tidak memakai cara-cara yang nantinya membuat kenyamanan negara dan daerah ini tidak bagus.
“Silahkan menggunakan pakaian yang rapih, kita semua berdasi, mari duduk diatas meja demokrasi dan kita bicara supaya kita semua membuat rakyat menjadi nyaman. Ini yang dapat saya sampaikan kepada semua yang ada termasuk masyarakat saya di Papua Barat, mari jaga diri, kita jauhkan diri dari hal-hal yang merugikan di Papua Barat, dan saya berharap sebagai Ketua Majelis Rakyat Papua Barat mewakili lembaga kultur yang ada di tujuh Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat mengharapkan semua tetap menjaga Kamtibmas bersama dengan Pemerintah, TNI, Polri, karena keamanan ini yang terpenting adalah dari diri kita sendiri masyarakat, jadi kita perlu apresiasi kedamaian ini dengan baik untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, serta hal-hal lain diluar daripada kita saya pikir itu tidak ada yang perlu dibahas, kalau kita bilang semuanya itu rencana Tuhan ya kembalikan ke Tuhan,” ucapnya.
Selanjutnya, ia mengajak masyarakat dan seluruh elemen yang bangsa yang ada untuk kompak bersama di bulan yang penuh makna, penuh kesengsaraan bagi umat Kristen.
“Kita perlu jaga itu semua, apalagi kita sudah sampai ditahap bagaimana hari kemenangan bagi umat Kristen dan saya juga berpesan kepada gereja-gereja yang ada, tokoh-tokoh adat, perempuan, pemuda, mari kita jadi pemuda yang menciptakan suasana pembangunan disini, mengawal otsus dengan baik lalu mari kita kawal Pemerintahan yang baik sehingga daerah kita baik dan tidak perlu terprovokasi dengan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri,” ajak Ketua MRP Papua Barat.
Ditempat terpisah, lewat konferensi persnya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Barat Daya menyatakan sikap tegas terhadap segala bentuk gerakan separatis yang mengklaim berdirinya Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).
Dalam pernyataannya, Forkopimda menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi upaya separatisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di Papua Barat Daya.(rls/red)
