MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, secara resmi mengukuhkan Eko Hery Winarno sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat di Gedung PKK Papua Barat, Selasa (15/4/2025).
Pengukuhan tersebut turut dihadiri Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PIP Polhukam PMK), Iwan Taufiq Purwanto.
Hadir juga Wakil Bupati Manokwari H. Mugiyono, Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara, serta Bupati Pegunungan Arfak Dominggus Saiba.
Dalam sambutannya, Wagub Lakotani menyampaikan harapan besar terhadap peran BPKP Papua Barat di bawah kepemimpinan Eko Hery Winarno dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan pembangunan yang akuntabel.
“Pemprov Papua Barat bersama BPKP ke depan diharapkan dapat memperkuat manajemen risiko serta mendorong perbaikan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah secara signifikan,” ujarnya.
Lakotani menambahkan, kehadiran BPKP sangat strategis dalam memberikan rekomendasi atas kebijakan pemerintah serta bimbingan dalam memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Kami menyampaikan apresiasi atas kontribusi BPKP selama ini dalam mendampingi Pemerintah Provinsi Papua Barat,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan saat ini menghadapi berbagai tantangan dan risiko.
Oleh karena itu, pengelolaan belanja pemerintah harus lebih fokus dan terarah.
“Belanja pemerintah daerah menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di Papua Barat yang juga menerima dana otonomi khusus (Otsus),” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya belanja yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) 2025.
Menurutnya, alokasi anggaran tidak boleh hanya didasarkan pada pola tahun sebelumnya, tetapi harus dirancang berdasarkan skala prioritas dan outcome yang jelas.
“BPKP saat ini telah melakukan evaluasi perencanaan anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar sejalan dengan RPJMN dan RKP, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (dra)
