MANOKWARI, KLIKPAPUA.com – Proses pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Maxsi Nelson Ahoren, masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Hal ini diungkap Sekretaris MRPB, Ferdinand Phiwi, bahwa meskipun pengunduran diri Maxsi Ahoren telah diajukan pada 7 Agustus 2024 dan usulan pemberhentiannya telah disampaikan kepada Gubernur Papua Barat pada 12 Agustus 2024, proses pemberhentian secara resmi belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu keputusan Mendagri.
“Tanpa adanya SK dari Mendagri, proses PAW tidak bisa dimulai. Kami masih menunggu SK Mendagri terkait pemberhentian Maxsi Nelson Ahoren. Setelah SK tersebut keluar, barulah kita bisa memulai proses PAW,” ujarnya, Kamis (17/10/2024).
Menurut Ferdinand, sesuai dengan aturan yang berlaku, PAW hanya bisa dilaksanakan setelah ada keputusan resmi dari Mendagri yang menyatakan pemberhentian Maxsi Ahoren.
Dengan demikian, proses PAW baru bisa dimulai setelah penggantinya ditetapkan oleh Kesbangpol Papua Barat, yang memiliki kewenangan dalam penetapan pengganti Ahoren.
Pihak MRPB dan Kesbangpol Papua Barat kini tengah menjalin komunikasi intensif untuk memastikan bahwa proses pemberhentian dan PAW berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Ia berharap agar proses ini dapat selesai dengan cepat dan tidak mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat.
“Harapan kami, proses ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu aktivitas pelayanan MRPB kepada masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, perempuan, dan agama di Provinsi Papua Barat,” tutupnya.
Dengan demikian, pemberhentian dan PAW Maxsi Nelson Ahoren ini menjadi perhatian penting bagi keberlangsungan roda organisasi MRPB, serta pelayanan publik di Papua Barat yang tetap harus berjalan optimal. (aa)
