MANOKWARI, KLIKPAPUA.com- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat, Elias Idie menyebut, Provinsi Papua Barat menempati posisi kelima di seluruh Indonesia dalam Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024.
Hal itu diungkap Elias pada konferensi Pers, Selasa (17/10/2023) di Mapolda Papua Barat usai mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Mansinam 2023-2024 dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024 bersama Kapolda Papua Barat, Pangdam Kasuari, Ketua KPU Papua Barat dan DPRD Papua Barat.
“Dari hasil pemetaan Indeks kerawanan Pemilu dari sub isu, dulu 2019 pemetaan secara umum. Tapi yang sekarang indeks kerawanan pemilu itu dipetakan berdasarkan sub isu,” kata Elias.
Dijelaskan, Sub isu terakhir berdasarkan soal daftar pemilih, netralitas ASN, dan soal isu SARA. “Papua Barat masuk dalam rawan tinggi dengan peringkat ke lima dari peringkat 1 sampai 10. Kenapa rawan tinggi, karena ada data historis dari kejadian-kejadian sebelumnya,” terangnya.
Diutarakannya, dari level Provinsi, Papua Barat masuk peringkat 5 soal isu SARA. Namun dari level kabupaten dan kota tidak teridentifikasi dalam skala rawan tinggi ataupun rawan sedang. Hanya di level provinsi, ini berati ada akumulasi kejadian yang pernah terjadi di kabupaten dan kota.
Meskipun diklasifikasikan tinggi Bawaslu melakukan pendekatan untuk tetap memastikan peran seluruh stakeholder dalam menjaga pemilu agar tidak lagi menggunakan isu sara.
Diutarakan Elias bahwa, Wilayah yang perlu diantisipasi oleh pihak keamanan diantaranya adalah Fakfak, Bintuni dan kabupaten Pegaf.
“Daerah daerah yang memiliki potensi kerawanan adalah Fakfak, Bintuni. Daerah daerah ini perlu ada pengamanan lebih ekstra. Bukan saja soal pemilu tetapi memberikan jaminan kepada penduduk yang sedang mengungsi,” bebernya.
Seperti masyarakat di dua kampung di distrik Kramomongga mengungsi di kampung terdekat dan di daerah perkotaan yang belum kembali.
Pihaknya akan memastikan sampai Desember tahun ini, tentang bagaimana masyarakat dalam mendapatkan jaminan menggunakan hak pilih mereka.
Oleh karena itu, Elias meminta pengamanan ekstra oleh pihak keamanan di tiga kabupaten yakni Bintuni, Fakfak dan Pegaf. Selain itu, Bawaslu juga akan melakukan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi kerawanan pemilu di Papua Barat.
“Kami akan bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan pelaksanaan pemilu di Papua Barat berjalan aman, jujur, dan adil. Pendekatan ini jauh lebih penting,” kata Elias.
Kemudian, yang dikhawatirkan soal ekskalasi saat penetapan daftar calon tetap, karena seperti di Pegaf ada yang sementara sebagai kepala kampung belum mengurus surat pengunduran diri.
“Bagi saya yang menjadi catatan soal ekskalasi yaitu Fakfak, Bintuni dan kabupaten Pegunungan Arfak itu juga butuh pengamanan yang cukup ekstra,” tegasnya lagi. (dra)
