Apel pagi di lapangan upacara kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Senin (20/02/2023). (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, menekankan beberapa point’ penting yang harus diperhatikan Aparatur Sipil Negara.
Penekanan pertama mengenai Laporan Evaluasi Renja OPD (forum E-5) dari Bappeda yang telah diberikan sejak bulan Januari, namun hingga saat ini tidak digubris. “Perlu ini menjadi perhatian untuk segera diisi. Karena menyangkut dengan pelaporan dari setiap Sekretaris Dinas dan Badan, khususnya awal program. Tolong didorong untuk pelaporannya segera dilakukan,”
tegas Melkias Werinussa saat memimpin apel pagi di lapangan upacara kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Senin (20/02/2023).
Menurut Melkias, forum E-5 harus segera diisi karena dengan forum ini semua terarah baik mulai dari jadwal perencanaan hingga pelaporan-pelaporan. Meski dokumen anggaran sedikit terlambat tetapi diharapkan pelaporan menjadi baik.
“Kedepan akan diterapkan pemberian reward bagi OPD yang melaksanakannya, dan bagi OPD yang tidak melakukannya kayanya Pagu anggarannya harus dikurangi,” katanya.
Lebih lanjut Melkias menyampaikan, jika belum mengisi forum E-5, maka Papua Barat akan terlambat dalam pelaporan. Diharapkan tahun ini Papua Barat dapat bekerja lebih cepat, sehingga tidak selalu mengalami keterlambatan.
“Karena setiap tahun itu pelaporan menjadi masalah, jadi ini menjadi catatan. Kami berharap dalam waktu satu dua hari ini sudah bisa masuk pelaporannya,” harap dia.
Ditambahkan Melkias, terkait keuangan, informasi dari Kepala BPKAD bahwa dokumen tinggal ditanda tangani oleh Sekda.
“Kita berharap dalam Minggu ini , paling tidak hari Rabu atau Kamis paling lambat Jumat sudah bisa diterbitkan dokumen anggarannya, dengan demikian segala hal yang menyangkut hak dan TPP sudah bisa langsung dibayarkan,” harapnya.
Kemudian bagi pejabat eselon II dan bendahara pengelolah keuangan untuk segera mengisi LHKPN-nya. Jika tidak isi maka TPP-nya tidak akan dibayarkan.
“Satu lagi, hari ini dilaksanakan FGD hasil penilaian Rancangan Anggaran Pembangunan (RAP) Provinsi Papua Barat tahun 2023 yang diselenggarakan melalui zoom, dan diikuti oleh OPD yang mendapatkan alokasi dana Otsus,” tuntasnya. (aa)
